Tahun 2026 sering dipandang sebagai tenggat akhir kewajiban sertifikasi halal. Padahal, bagi pelaku usaha, 2026 bukan sekadar deadline, melainkan momentum transformasi untuk memperkuat sistem produksi, rantai pasok, dan kepercayaan konsumen.
Kewajiban halal tidak hanya berbicara soal label, tetapi tentang proses, transparansi, dan akuntabilitas produk.
Mengapa Wajib Halal 2026 Menjadi Isu Penting?
Seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk, regulasi halal hadir untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman, sesuai prinsip halal, dan dapat di pertanggungjawabkan.
Tantangan utama yang sering dihadapi pelaku usaha antara lain:
- Ketidaksiapan proses produksi dan rantai pasok
- Kurangnya pemahaman terhadap persyaratan sertifikasi halal
- Risiko keterlambatan yang berdampak pada izin edar dan akses pasar
- Ketergantungan pada klaim tanpa dukungan bukti pengujian
Tanpa persiapan dini, kewajiban halal berpotensi menjadi hambatan bisnis.
Produk Apa Saja yang Perlu Bersiap?
roduk Apa Saja yang Perlu Bersiap?
Kewajiban sertifikasi halal bukan asumsi, melainkan mengacu pada kerangka regulasi resmi di Indonesia, antara lain:
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)
- PP No. 39 Tahun 2021 sebagai peraturan turunan UU JPH
- Ketentuan teknis BPJPH serta ekosistem sertifikasi halal yang berlaku
Berdasarkan regulasi tersebut, kewajiban halal berlaku untuk produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, khususnya yang dikonsumsi, digunakan, atau bersentuhan langsung dengan tubuh manusia.
Secara umum, kategori produk yang perlu mulai bersiap meliputi:
- Makanan dan minuman olahan, termasuk bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong
- Produk obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan
- Kosmetik dan personal care yang digunakan langsung pada tubuh
- Produk kimia, biologi, dan rekayasa genetik tertentu yang digunakan dalam proses pangan, kosmetik, atau obat
Setiap kategori memiliki tingkat risiko dan pendekatan pengujian yang berbeda, sehingga kesiapan halal tidak bisa disamaratakan dan perlu disesuaikan dengan karakteristik produk serta proses produksinya..
Halal Bukan Sekadar Label, Tapi Sistem
Sertifikasi halal menuntut pendekatan menyeluruh, mulai dari:
- pemilihan bahan baku
- proses produksi dan penyimpanan
- kebersihan fasilitas dan peralatan
- pengendalian risiko kontaminasi silang
- dokumentasi dan ketertelusuran
Tanpa sistem yang kuat, label halal berisiko menjadi sekadar simbol, bukan jaminan.
Peran Pengujian dan Verifikasi dalam Sertifikasi Halal
Untuk memastikan kehalalan produk, diperlukan bukti objektif berbasis data, seperti:
- pengujian bahan berisiko
- uji DNA babi
- uji kandungan alkohol
- evaluasi proses dan fasilitas produksi
- verifikasi kesesuaian terhadap standar halal
Pengujian dan verifikasi membantu memastikan bahwa klaim halal dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan regulatif.
Dampak Positif Persiapan Halal Sejak Dini
Pelaku usaha yang bersiap lebih awal akan memperoleh berbagai manfaat, antara lain:
✔️ Proses sertifikasi lebih lancar dan terencana
✔️ Mengurangi risiko penundaan atau ketidaksesuaian
✔️ Meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis
✔️ Memperkuat daya saing di pasar nasional dan global
✔️ Mendukung praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab
Halal bukan beban, melainkan peluang untuk naik kelas.
SUCOFINDO: Mitra Strategis Menuju Wajib Halal 2026
Sebagai bagian dari ekosistem Testing, Inspection, and Certification (TIC), SUCOFINDO mendukung kesiapan halal pelaku usaha melalui:
- Layanan pengujian halal (termasuk uji DNA babi dan alkohol)
- Verifikasi dan inspeksi proses produksi
- Pendampingan berbasis standar dan regulasi
- Pendekatan independen dan berbasis data
Dengan dukungan SUCOFINDO, persiapan menuju Wajib Halal 2026 dapat dilakukan lebih terstruktur, terukur, dan terpercaya.
FAQ Singkat
Apakah semua produk wajib halal pada 2026?
Kewajiban halal berlaku secara bertahap untuk kategori produk tertentu. Pelaku usaha perlu memastikan kesiapan sesuai jenis produknya.
Mengapa persiapan halal sebaiknya dimulai sekarang?
Karena sertifikasi halal memerlukan penyesuaian proses, pengujian, dan dokumentasi yang tidak bisa dilakukan secara instan.
Wajib Halal 2026 bukan hanya soal kepatuhan, tetapi tentang membangun sistem yang transparan dan dipercaya konsumen.
Bagi pelaku usaha yang bersiap sejak sekarang, halal bukan lagi kewajiban semata—melainkan strategi pertumbuhan jangka panjang.
