SNI Bagi UMKM, Tak Sekedar Kewajiban Tetapi Kebutuhan

Selasa, 30 November 2021 | 08:20


Konsumen senantiasa menjadikan kualitas sebagai salah satu tolak ukur dalam menilai suatu barang dan jasa. Barang yang memiliki kualitas baik tentu akan layak mendapatkan harga yang baik pula, sebaliknya jika kualitas barang buruk, maka wajar jika dinilai dengan harga yang lebih murah. “Ada harga, ada rupa”, begitu istilah yang popular di kalangan konsumen Indonesia.

Namun, tidak jarang produsen akan memasang harga yang tidak sesuai dengan kualitasnya demi memperolah keuntungan yang lebih tinggi. Cara berdagang seperti ini akan merugikan konsumen yang berharap mendapatkan barang yang sesuai dengan nilainya.

Untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak sehat tersebut, maka pemerintah menetapkan Standar Nasional Indonesi (SNI) terhadap sejumlah produk. Lembaga yang berhak mengeluarkan SNI ialah Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Namun penetapan suatu produk wajib SNI ditentukan oleh instansi independen yang bergerak di bidang inspeksi dan sertifikasi. Adapun tujuan dari dibuatnya aturan SNI ini juga untuk memastikan bahwa barang yang dijual aman, tidak menimbulkan efek buruk kepada konsumen atau masyarakat luas.

Pada beberapa produk, label SNI ini diwajibkan, sebagaimana tertuang dalam beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Kewajiban mengikuti SNI bukan hanya diperuntukan bagi produsen besar, atau industri besar melainkan juga untuk Industri Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM).

Adapun yang masuk kategori UMKM adalah, perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang. Oleh karena itu, dengan adanya SNI maka UMKM memiliki daya saing yang lebih baik dan menjadi nilai tambah bagi produk yang dihasilkan.

Jenis usaha UMKM terdiri dari berbagai macam sektor, seperti diantaranya sektor perdagangan, manufaktur, pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa. Sementara hampir dari seluruh sektor tersebut telah memiliki SNI.

Berikut adalah beberapa produk-produk wajib SNI yang biasa dihasilkan oleh pelaku usaha UMKM:[1]

  1. Biskuit
  2. Garam
  3. Helm pengendara motor
  4. Kakao
  5. Mainan anak
  6. Pupuk
  7. Sepatu pengaman
  8. Tekstil
  9. Tepung terigu
  10. Tuna dalam kemasan kaleng

Selain untuk meningkatkan nilai tambah, Bagi pelaku UMKM, label SNI menjadi sangat penting agar produk terlindungi secara hukum. Hal ini berkaitan dengan hak cipta atau hak paten termasuk merek dagang. Sebab, ketika mengajukan permohonan SNI, salah satu syarat yang harus dilampirkan adalah sertifikat merek.

Bersifat Sukarela

Tidak semua produk barang maupun jasa diwajibkan untuk memiliki label SNI. Sehingga, bagi produsen  yang tidak diwajibkan, pemerintah membebaskannya untuk dijual meskipun tidak memiliki tanda SNI pada produk tersebut.

Namun demikian, bagi produk-produk yang tidak masuk daftar wajib, boleh diajukan untuk mendapatkan sertifikasi SNI dari BSN secara sukarela. Biasanya, perusahaan yang mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikat SNI agar memiliki nilai tambah.

[1] Daftar SNI yang DIberlakukan Wajib, Badan Standardisasi Nasional.

 

 


Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan label SNI.

  1. Menentukan LSPro

Produsen harus mencari lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang ruang lingkupnya sesuai dengan produk yang akan disertifikasi.

LSPro merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pengujian dalam proses penerbitan sertifikat SNI. Dalam hal ini Sucofindo adalah salah satu lembaga LSPro yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk terlibat dalam proses pemberian label SNI.

  1. Pengajuan permohonan & melengkapi persyaratan

Perusahaan mengajukan permohonan disertai dengan dokumen pendukung seperti akte notaris perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dan surat pendaftaran merek.

  1. Audit lapangan

LSPro akan mengaudit kelengkapan dan kebenaran dokumen. Selanjutnya LSPro akan menilai proses produksi dan sistem manajemen yang relevan termasuk menguji sample produk.

  1. Penerbitan sertifikat

LSPro akan mengevaluasi dari hasil audit tersebut, bila perusahaan diharuskan memperbaiki. Terakhir, sertifikat dan lisensi SNI akan diterbitkan.

Salah satu LSPro yang ditunjuk pemerintah untuk menganalisa permohonan SNI adalah PT Sucofindo. Sucofindo merupakan lembaga sertifikasi dengan cakupan sertifikasi yang luas dan memperoleh akreditasi secara nasional, salah satunya jasa sertifikasi produk dan mutu.

Pemilik UMKM maupun pelaku industri dapat mempercayakan proses sertifikasi SNI kepada Sucofindo. Selain memiliki pengalaman panjang, proses sertifikasi ini didukung oleh auditor Sucofindo yang profesional dan independen.

Yuk, pastikan produk UMKM-mu telah tersertifikasi SNI bersama PT Sucofindo!

Info lebih lanjut dapat menghubungi kami via Whatsapp (+62 853-1617-1899) atau klik pada gambar di bawah ini