Tahapan Meraih Sertifikat Usaha Perhotelan

Kamis, 15 April 2021 | 09:34


Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap tiga aspek standar usaha pariwisata yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Hotel memegang peran penting dalam industri pariwisata. Hunian yang berkualitas dengan layanan yang sangat baik dapat menciptakan kenangan bagi para wisatawan. Pengalaman tentang liburan yang menyenangkan tentu akan membuat wisatawan mancanegara dan lokal kembali memilih hotel tersebut dalam perjalanan berikutnya.

Agar dapat berkompetisi dalam merebut hati pelanggan dan memberikan layanan yang maksimal, pengelola hotel harus dapat memastikan bahwa hotel tersebut sudah memenuhi standar. Itu sebabnya pemerintah mewajibkan pelaku usaha industri pariwisata untuk melakukan sertifikasi.

Ketentuan sertifikasi industri pariwisata ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2020 Regulasi ini mengatur sejumlah hal, seperti lembaga sertifikasi usaha (LSU), tata cara sertifikasi, pengawasan sertifikasi usaha pariwisata, dan sanksi administratif.

Jika kita melihat Pasal 1 angka 3 Permenparekraf 6/2020 ini, sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap tiga aspek standar usaha pariwisata yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Bentuk pengesahan kesesuaian terhadap standar usaha pariwisata adalah Sertifikat Usaha Pariwisata.

Pesyaratan dasar yang harus dimiliki oleh pengelola hotel untuk mengajukan Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi Jenis Usaha Hotel, keterangan laik sehat, dan keterangan kualitas air.

Tahapan sertifikasi hotel

Berikut gambaran tahapan saat pengusaha di bidang pariwisata berniat mengajukan sertifikasi. Proses dimulai dengan pengajuan pendaftaran sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata.

Setelah itu LSU Bidang Pariwisata akan melakukan review terhadap penilaian mandiri yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata, setelah itu menugaskan tim auditor yang memiliki Sertifikasi Auditor dengan kompetensi audit sesuai usaha pariwisata yang mengajukan sertifikasi.

Kemudian tim pun melakukan audit dan melaporkan hasil audit kepada LSU Bidang Pariwisata. Tahapan berikutnya adalah LSU Bidang Pariwisata melakukan pengkajian hasil audit yang dilaporkan lalu memutuskan dan menerbitkan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Adapun persyaratan umum dalam tata cara sertifikasi usaha pariwisata di antaranya mencakup program audit, rencana audit, penyiapan rencana audit, pemilihan dan penugasan tim audit, penentuan waktu audit, sistem single site, komunikasi tugas tim audit, komunikasi anggota tim audit, komunikasi rencana audit, pelaksanaan audit lapangan, dan laporan audit.

Sementara itu, lingkup audit standar usaha pariwisata mencakup 13 jenis usaha bidang pariwisata terdiri atas daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi pariwisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, jasa penyediaan akomodasi, jasa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, usaha pramuwisata, wisata tirta, dan spa.

Sepanjang pelaksanaan audit, tim audit dapat mengumpulkan informasi dengan beragam cara seperti wawancara, pengamatan proses dan kegiatan serta tinjauan dokumentasi dan rekaman. Adapun untuk laporan audit, LSU harus memberikan laporan tertulis untuk setiap audit. Tim audit dapat mengidentifikasi peluang untuk perbaikan namun tidak boleh merekomendasikan penyelesaian tertentu. Selain itu, LSU juga harus dapat menjamin bahwa personel atau komite yang membuat keputusan sertifikasi atau sertifikasi ulang berbeda dengan yang melakukan audit.

Untuk menjamin layanan sertifikasi yang mumpuni, pengusaha pariwisata dapat mengandalkan Sucofindo. BUMN Sucofindo siap mendukung industri pariwisata dalam meningkatkan daya saingnya melalui sertifikasi hotel. Melalui perpanjangan Keputusan Menteri No. SK 2/HK.501/DPIK/Kempar/2018 tanggal 2 Oktober 2018, Sucofindo mendapat mandat sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha yang melakukan audit dan sertifikasi Usaha Hotel di wilayah Indonesia.

Sucofindo memiliki lebih dari 60 titik layanan yang terletak di ibukota provinsi seluruh Indonesia, dan telah mencetak auditor untuk melayani jasa sertifikasi standar usaha hotel. Hal ini akan memudahkan pelanggan untuk mengakses jasa layanan Sucofindo terkait dengan Sertifikasi Hotel tersebut.

Sucofindo memberikan pelayanan ini secara One Stop Services yakni memberikan saran, masukan, pendapat serta rekomendasi untuk perbaikan sistem internal perusahaan maupun perbaikan berkelanjutan. 

Dalam hal pemenuhan sertifikasi hotel, Sucofindo dapat melayani industri perhotelan untuk melakukan inspeksi, audit dan sertifikasi beberapa persyaratan dasar, yaitu serfifikasi instalasi listrik, pengujian peralatan, pengujian air, dan pengelolaan limbah. Mekanisme satu pintu yang ditawarkan Sucofindo, akan memudahkan pengusaha hotel untuk melakukan sertifikasi klasifikasi hotel.

Sebagai perusahaan sertifikasi yang berpengalaman, Sucofindo memberikan informasi-informasi terbaru mengenai standar manajemen kualitas maupun standar lain yang relevan dengan proses bisnis organisasi dan perusahaan.