Setelah Divestasi Freeport, Bagaimana soal Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan?

Rabu, 09 Januari 2019 | 09:18


Negosiasi Pemerintah Indonesia dan PT Freeport McMoran Inc (Freeport) memasuki babak baru. Pemerintah membeli mayoritas saham Freeport. Freeport dapat izin usaha produksi khusus operasi produksi (IUPK-OP). Babak baru ini masih menyisakan persoalan lingkungan dan ruang hidup orang Papua.

IUPK-OP untuk Freeport diserahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Bambang Gatot Ariyono kepada Direktur Utama Freeport Tony Wenas, Jumat (21/12/18) di Kantor ESDM, Jakarta.

Hadir sebagai saksi Sekjen KESDM Ego Syahrial, Sekjen Kemenkeu Hadiyanto, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ilyas Asaad, Deputi Kementerian BUMN bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno, Direktur Inalum Budi G Sadikin dan CEO Freeport, Richard Adkerson.

Divestasi ditandai pembayaran US$3,85 miliar oleh Inalum sebagai holding industri pertambangan pemerintah kepada Freeport dan Rio Tinto. Kepemilikan Inalum naik dari 9,36% jadi 51,23%.

Kepemilikan saham ini nanti terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% Pemerintah Papua. Saham Pemerintah Papua akan dikelola PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% saham akan dimiliki Inalum dan 40% BUMD Papua.

Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD US$819 juta yang dijaminkan dengan saham 40% IPPM. Cicilan pinjaman dibayarkan dengan dividen Freeport yang didapatkan BUMD itu. Dividen itu tak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima Pemerintah Papua.

Menyusul divestasi, dengan penyerahan IUPK-OP kepada Freeport, praktis Freeport dapat kepastian hukum dengan mengantongi perpanjangan masa operasi dua kali 10 tahun hingga 2041.

Freeport juga dapat jaminan fiskal dan regulasi. Freeport juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Bagi pemerintah, proses divestasi tuntas jadi bukti, Indonesia tetap mematuhi konstitusi untuk mengamankan sumber daya alam tanpa harus menasionalisasi kepemilikan asing.

Penyerahan IUPK-OP ini menyusul setelah sehari sebelumnya Kamis (20/12/18) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan tindak lanjut temuan BPK sebelumnya yang menyatakan ada kerugian ekosistem karena kegiatan Freeport sampai Rp185 triliun.

Anggota IV BPK RI Rizal Djalil mengatakan, dalam penerapan Kontrak Karya Freeport terdapat temuan signifikan penggunaan hutan lindung 4.535,93 hektar tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Saat ini, menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, IPPKH sudah tahap finalisasi.

Selanjutnya, akan ditagih penerimaan negara bukan pajak (PNBP) IPPKH Rp460 miliar.

“Mengenai pembuangan limbah tailing, Freeport telah membuat roadmap sebagai rencana aksi penyelesaian permasalahan itu,” kata Siti, sembari menjelaskan kalau masalah ini sudah dibahas dengan KLHK.

Soal kekurangan penerimaan negara dalam bentuk PNBP dan kelebihan pencairan jaminan reklamasi total US$1.616.454,16 menurut KLHK sudah selesai sesuai perundang-undangan berlaku.

KESDM dan KLHK juga membuat pembaharuan regulasi soal pengelolaan usaha jasa pertambangan sesuai rekomendasi BPK guna mencegah potensi penyimpangan masa datang.

Saat ini, BPK, kata Rizal, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah mekanisme penyerahan 10% saham kepada masyarakat Papua. Berdasarkan pengalaman empiris dan pemeriksaan BPK terhadap BUMD yang bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, katanya, selalu bermasalah dan menyimpang.

“Untuk menghindari masalah, BPK menyarankan supaya kepemilikan saham 10% untuk masyarakat Papua tak melalui setoran penyertaan modal tetapi pola perhitungan deviden,” saran Rizal.

BPK, sangat menghormati dan apresiasi kebijakan presiden divestasi 51% saham Freeport sesuai rapat terbatas tentang percepatan divestasi 29 November lalu.

 

Berita selengkapnya : Mongabay.co.id