Soal Kereta Cepat, Ini Syarat Kritis Jonan kepada KCIC

Jumat, 26 Februari 2016 | 09:55


PT KCIC harus memenuhi persyaratan perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagai salah satu kelengkapan dokumenMenteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menegaskan, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus memastikan kepemilikan tanah bagi rel-rel kereta cepat Jakarta-Bandung yang dalam waktu dekat akan segera dibangun.

Jonan mengungkapkan, kepastian kepemilikan tanah, bisa menjadi syarat bagi KCIC untuk menyepakati usulan perjanjian konsesi yang rencananya akan diberikan selama 50 tahun setelah masa pengoperasian kereta cepat.

"Ini yang paling kritis, setelah konsesi selesai KCIC harus mengembalikan secara layak, KCIC wajib mengembalikan tanah, bebas dari tuntutan lain, konsesi itu dikembalikan dalam layak operasi," kata Jonan di Ruang Rapat Komisi V, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Menurut Jonan, Kementerian Perhubungan akan memberikan konsesi selama 50 tahun jika PT KCIC menyepakati syarat yang telah dibuatkan oleh pemerintah. Menurutnya, Kementerian Perhubungan dalam memberikan konsesi selalu berpegang teguh dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Saat ini, PT KCIC harus memenuhi persyaratan perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagai salah satu kelengkapan dokumen. Syarat tersebut, yang pertama, masa konsesi 50 tahun, berlaku sejak ditandatangani perjanjian konsesi dan tidak dapat diperpanjang, tidak ada fee konsesi, tidak menggunakan dana APBN.

Selain itu, PT KCIC harus tunduk pada peraturan UU yang berlaku di Indonesia, setelah masa konsesi berakhir prasarana diserahkan dalam kondisi clean and clear atau tidak dijaminkan kepada pihak lain, dan dalam kondisi layak operasi.

Lalu, perjanjian konsesi tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah apabila kemudian hari ada perubahan peraturan UU. Pemerintah tidak akan memberikan izin kereta cepat lainnya dalam jarak lintas di mana stasiun pemberhentiannya berjarak kurang dari 10 km dari stasiun PT KCIC.

Pemerintah dapat memberikan izin operasi kereta cepat lainnya pada koridor prasaran PT KCIC setelah mendapatkan persetujuan dari PT KCIC, dan yang terakhir pemerintah tidak memberikan jaminan terhadap kegagalan pembangunan maupun pengoperasian kereta api cepat yang disebabkan oleh PT KCIC.

"FS yang sudah disempurnakan, terserah mau menunjuk Sucofindo juga oke, yang penting pihak ketiga, dan pemerintah tidak akan mengalokasikan dana dalam pembangunan selama masa konsesi, kita tidak sama sekali mengalokasikan dana," tandasnya.

oleh Hendra Kusuma
sumber http://economy.okezone.com