Pajak CPO Oleh Prancis Dinilai Langgar Ketentuan Internasional

Selasa, 09 Februari 2016 | 07:26


Tidak hanya itu, industri minyak kelapa sawit Indonesia juga berpartisipasi dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk memastikan minyak kelapa sawit Indonesia diproduksi sesuai standar untuk keberlanjutanRencana Pemerintah Prancis menerapkan pajak tambahan secara progresif pada minyak kelapa sawit dan produk turunannya dinilai melanggar ketentuan yang berlaku dalam perdagangan internasional.

Dalam Undang-undang Keanekaragaman Hayati yang akan berlaku pada awal 2017, Prancis akan mengenakan pajak atas minyak kelapa sawit dan turunannya sebesar 300 euro per ton pada 2017, kemudian naik menjadi 500 euro per ton pada 2018, meningkat menjadi 700 euro per ton pada 2019, serta naik menjadi 900 euro per ton pada 2020.

Hal tersebut melanggar ketentuan dalam The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 Artikel III:2 telah mengatur bahwa produk impor, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak dapat dikenakan pajak internal atau biaya internal lainnya seperti produk dalam negeri.

Sementara itu, pada GATT Artikel XX memungkinkan negara anggota WTO untuk mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tanaman, namun penerapannya tidak boleh memberikan pembenaran terhadap diskriminasi, atau pun pembatasan perdagangan internasional.

Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong mengatakan penerapan amendemen tersebut yang didasari alasan faktor lingkungan tidaklah tepat. Indonesia telah mengambil kebijakan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan (The Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap deforestasi dan perubahan iklim.

Tidak hanya itu, industri minyak kelapa sawit Indonesia juga berpartisipasi dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk memastikan minyak kelapa sawit Indonesia diproduksi sesuai standar untuk keberlanjutan.

Thomas juga menilai pengaitan minyak sawit terhadap isu kesehatan juga tidak tepat. Berdasarkan studi terbaru, menunjukkan bawha konsumsi asam jenuh dari minyak kelapa sawit tidak menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.

"Jika ada pengaturan terkait konsumsi lemak jenuh, maka harus ditargetkan pada seluruh produk makanan yang mengandung lemak jenuh, baik minyak kelapa sawit, minyak nabati lainnya, atau lemak hewan," ujar Thomas, Jumat (5/2/2016).

oleh Muhammad Avisena
sumber http://industri.bisnis.com/