Menteri Lembong Minta Prancis Batalkan Rencana Penambahan Pajak CPO

Selasa, 09 Februari 2016 | 07:23


Saat ini minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Secara langsung dan tidak langsung, sektor kelapa sawit menyerap 16 juta tenaga kerja di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 1,6% terhadap PDB IndonesiaKementerian Perdagangan meminta Parlemen Prancis membatalkan rencana memberlakukan pajak minyak kelapa sawit yang akan dinaikkan secara progresif mulai 2017.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan pajak minyak kelapa sawit yang diatur dalam Amendemen No.367 seperti yang diadopsi oleh Majelis Tinggi Legislatif Prancis pada 21 Januari 2016 telah melanggar prinsip-prinsip perlakuan nasional dan nondiskriminasi World Trade Organization (WTO) dan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) pada 1994.

“Saya paham, ini adalah wewenang Parlemen Prancis. Namun saya meminta Pemerintah Prancis untuk tidak mengadopsi Amendemen No.367. Hal ini akan menciptakan diskriminasi harga dan akan merugikan Indonesia,” kata Thomas, Jumat (5/2/2016).

Adapun, dirinya juga meminta Pemerintah Prancis agar dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi masalah yang terjadi di Prancis yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit.

Rencana pemberlakuan penambahan pajak tersebut akan membuat harga minyak kelapa sawit  Indonesia tidak akan kompetitif. Pada akhirnya industri makanan di Prancis dan negara-negara Uni Eropa lainnya akan mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak nabati lainnya yang harganya menjadi lebih murah.

Saat ini minyak kelapa  sawit merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Secara langsung dan tidak langsung, sektor kelapa sawit menyerap 16 juta tenaga kerja di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 1,6% terhadap PDB Indonesia.

Sekitar 61 kota di Indonesia, termasuk kota-kota kecil, hidup dari sektor minyak kelapa sawit. Selain itu, pendapatan ekspor Indonesia dari komoditas ini mencapai sekitar US$19 miliar per tahun.

Dengan melihat peran strategis sektor tersebut dalam perekonomian Indonesia, sambung Thomas, perlakuan diskriminatif di pasar ekspor akan berdampak buruk pada stabilitas ekonomi, sosial, dan politik yang telah dibangun dan dipertahankan dengan susah payah sejak awal 2000-an.

oleh Muhammad Avisena
sumber http://industri.bisnis.com/