Perangkat Desa Tolak Data PPPS Kadaluarsa

Rabu, 23 Desember 2015 | 13:03


Dalam meningkatkan kualitas hidup serta upaya menanggulangi kemiskinan, PT Sucofindo sebagai salah satu mitra dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih melakukan verifikasi dan validasi data Penerima Program Perlindungan Sosial (PPPS) yang diluncurkan pemerintah pusat, seperti yang telah dilaksanakan di kantor Desa Besuki, Kecamatan Besuki.Ironisnya data penerima program perlindungan sosial yang digunakan tim dari PT Sucofindo, adalah data 2011. Sehingga sejumlah perangkat Desa Besuki yang diundang dalam acara itu memprotes, menolak dan mengembalikan lagi data yang dibawa tim dari PT Sucofindo.
 
Informasi yang terhimpun, faktor penolakan sejumlah perangkat Desa Besuki ini disebabkan bentuk kekawatiran data tersebut tidak tepat sasaran yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial, bahkan ketakutan menjadi sasaran amuk warga bagi yang tidak menerima bantuan.
 
Salah satu Ketua RT, Buhari Muslim, Selasa (22/12) menuturkan, belajar dari pengalaman di desa itu sulit membedakan warga yang miskin atau kaya,“Keberadaan program itu jika salah sasaran justru dapat membuat ricuh di kalangan masyarakat bawah,” ujarnya.
 
Menurutnya, data yang digunakan sebaiknya data dari BPS yang belum lama ini telah melakukan Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) ke masyarakat. “Kami bukan menolak adanya program tersebut, tapi karena data PPPS yang digunakan tim dari Sucofindo adalah data 2011, maka kami tolak,” tandasnya.
 
Kepala Desa Besuki, Husama Bahres saat ditemui di ruang kerja membenarkan telah terjadi penolakan terhadap data PPPS yang digunakan tim PT Sucofindo. “Sebanyak 75 RT yang di hadir saat itu bukan menolak programnya pemerintah, tapi data 2011 yang dibawa petugas dari Sucofindo belum berkenan,” ujarnya.
 
Pihak PT Sucofindo melalui Arif saat dihubungi mengakui data PPPS yang digunakan pihaknya adalah data 2011 dan data yang sudah diverifikasi oleh pihak BPS masih dientry. “Kami hanya menjalankan tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali,” ujar salah satu pendamping PPPS.
 
Dia berharap data 2015 yang telah diverifikasi juga dapat diterima pihaknya, agar dalam menjalankan tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi dapat lebih baik. 
 
“Kami sesuaikan dengan data yang dikirim dari Kemensos dan jika ada perubahan dari data yang ada, maka dapat diusulkan lagi,” katanya.
 
Sementara Kepala Dinas Situbondo, H Basuki menuturkan, bukan pihak yang melakukan verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan social. “Pihak Sucofindo yang melaksanakan verifikasi dan validasi itu,” ujarnya.(kim/edi/dra)


sumber http://www.beritametro.co.id/