Pemerintah Diminta Perhatikan Stakeholder

Senin, 23 November 2015 | 07:47


Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan garam nasional yang selaras dengan kebutuhan industri kimia dasar. Kebijakan tata niaga impor garam harus mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder dalam hal ini petambak, rakyat, industri, dan pemerintah.”Prediksi saya tahun ini akan terjadi surplus garam konsumsi. Namun, permintaan garam industri juga terus meningkat, sedangkan pabrik pengolahan garam industri belum ada,” kata ahli kimia dari Universitas Indonesia (UI), Misri Gozan, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (19/11). Dia menambahkan, selama ini para pelaku industri lebih mengandalkan suplai dari impor. Hal tersebut disebabkan spesifikasi garamnya mampu memenuhi standar garam industri (SNI) dengan rata-rata kandungan NaCl di atas 96%.

”Garam rakyat sangat sulit untuk menyaingi garam industri, namun tidak mustahil asal menggunakan sistem industrialisasi. Tapi ini membutuhkan proses yang tidak mudah karena banyak juga hambatan dalam hal nonteknologi,” lanjut Misri. Kondisi garam rakyat kualitasnya masih di bawah standar, yaitu kadar NaCl di kisaran 88- 92,5% dan kadar Magnesium (Mg) di kisaran 0,63- 0,92%. ”Garam rakyat atau garam krosok memiliki kandungan Mn, Al, Fe yang tinggi. Namun, di beberapa daerah seperti Cirebon, Rembang, Pati sudah bisa diproduksi garam yang setara dengan garam industri,” ujar Misri.

Dia menambahkan, garam merupakan bahan baku utama untuk menghasilkan chlor alkali, soda kaustik, soda abu, Polyvinyl chloride (PVC) dan hidrogen. Produk tersebut biasanya digunakan sebagai bahan baku utama industriindustri lain seperti refinery minyak bumi, petrokimia, sintesa organis, automotif, tekstil, kertas, serta disinfektan. Sekretaris Jenderal Inaplast Fajar Budiyono mengatakan, kebutuhan garam industri setiap tahunnya mencapai 1,2 juta ton dan diperkirakan terus meningkat ke depannya.

Kebutuhan garam konsumsi sekitar 756.000 ton. ”Para pelaku industri sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk diberikan kuota impor, karena jika tahun ini tidak diberikan, Januari industri tidak bisa produksi,” ujar Fajar.

Fajar menjelaskan, kalangan industri enggan menggunakan garam rakyat karena selain harga tinggi dan kualitas rendah, jumlah produksi garam rakyat belum cukup memenuhi kebutuhan industri. Tidak terjaminnya keberlangsungan suplai sepanjang tahun dikarenakan kondisi iklim yang kurang mendukung proses pembuatan garam.

oleh yanto kusdiantono

sumber http://www.koran-sindo.com