Kompetisi Harga I Bea Masuk Produk Komponen Dari Luar Dibebankan Pada Konsumen

Selasa, 30 Juni 2015 | 09:23


Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa ponsel buatan dalam negeri masih sulit bersaing dengan ponsel impor akibat regulasi yang kurang menguntungkan produsen dalam negeri.Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di Jakarta pada Senin (29/6) mengatakan pengenaan bea masuk untuk impor komponen masih dibebankan pada produsen. Sementara bea masuk untuk ponsel impor batangan sama sekali dibebaskan. Kondisi itulah yang memicu harga ponsel buatan dalam negeri tidak kompetitif, sehingga produksi mereka kalah bersaing dengan ponsel impor dari Tiongkok yang harganya lebih murah.

“Inilah yang tengah kita godok termasuk bagaimana harmonisasi peraturan dan pengenaan tarif. Intinya kita berupaya agar harga ponsel dalam negeri bisa lebih kompetitif agar laku pasaran, sehingga pasar tidak lagi dikuasai ponsel impor,”ungkapnya.

Menurut Rahmat, beberapa produsen ponsel dalam negeri telah mulai berproduksi. Karena itu ia perlu didukung agar terus berkembang, setidaknya menekan impor.

Karena itu lanjut Rachmat pihaknya juga akan belajar dari sistem yang dibuatkan oleh pemerintah Tiongkok, salah satu eksportir ponsel terbesar ke Indonesia agar produsennya bisa berkembang.

Potensi Pajak

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini memang tengah mendorong agar produksi ponsel dalam negeri terus berkembang. Pasalnya, impor ponsel setiap tahun terus membengkak. Berdasarkan data KSO Sucofindo Suveyor Indonesia, pada tahun 2013 impor ponsel mencapai 58 juta unit, senilai dengan 2,6 miliar dollar AS atau sekitar 32,5 triliun rupiah.

Jumlah tersebut terus bertambah pada 2014 menjadi 60 juta unit dengan nilai mencapai 3,4 juta miliar dollar AS atau setara dengan 42 triliun rupiah. Jumlah tersebut diakui sangat membebani.

Berdasarkan hitungan Kemenperin, jika semua ponsel diproduksi di dalam negeri maka potensi penerimaan pajak per tahun mencapai 180 miliar rupiah serta menciptakan 30 ribu lapangan kerja dan memberikan kontribusi neraca perdagangan sebesar 947 juta dollar AS. Jumlahnya akan bertambah jika pembuat komponen, desain, distributor hingga pedagang ikut tumbuh.

Menyikapi hal itu pemerintah menerbitkan beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Perdagangan No.82 tahun 2012 dan perubahannya yang mewajibkan importir ponsel untuk mendirikan pabrik ponsel dalam negeri.

Selain itu ada juga Peraturan Menteri Perindustrian No.108 tahun 2012 yang mewajibkan setiap ponsel impor agar dapat menekan kuota impor ponsel ke Indonesia.

Direktur Utama PT. Sat Nusapersada Tbk, salah satu pabrik ponsel di Batam sebelumnya mengeluhkan sulitnya produknya mencari pasar dalam negeri. Menurutnya produsen Tiongkok menjual murah karena didukung oleh banyak fasilitas insentif pajak dari pemerintahnya.

Sebab itu, dia berharap agar pemerintah mendorong produsen ponselnya. Baginya produsen dalam negeri mampu menghasilkan produk yang berkuaitas seperti yang dibuat oleh Tiongkok asalkan benar-benar didukung oleh pemerintah. ers/E-9


sumber http://www.koran-jakarta.com