Operasional KK Karimata Dinilai Ganggu Fishing Ground Empat Dusun

Rabu, 13 Mei 2015 | 07:28


Perwakilan Nelayan Aik Antu Suhardi mengatakan operasional Kapal Keruk Karimata 11 milik PT Timah Tbk sudah menganggu wilayah tangkapan ikan nelayan di empat dusun yakni di. Bedukang Deniang, Aik Antu, Tuing, dan Mapur. "Kami ingin mencari solusi bukan anarkis kita mencari hidup. Kapak keruk beroperasi, air sudah kotor tangkapan kita tidak ada lagi. Bapak-bapak bisa makan kita tidak bisa makan. Solusi belum ketemu kapal keruk sudah jalan.

Kita bukan demo kita mau menemui bapak bupati menyampai aspirasi kepada bpak kita," ungkap Suhardi, saat pertemuan dengan PT Timah Tbk, DKP Kabupaten Bangka, Polair Polres Bangka dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang difasilitasi DPC HNSI Kabupaten Bangka, Sabtu (9/5/2015) di Aula PPN Sungailiat.

Diakuinya sampai saat ini nelayan masih menahan diri agar tidak menimbulkan anarkhis. "Kami masih bertahan jangan sampai nelayan kita pergi ke kapal keruk. Timbulnya anarkis karena kita tidak dapat makan siap di hukum. Kita ke laut ngutang, pulang tekor kita bukan mau cari kaya tapi untuk hidup," tegas Surhardi.

Menurutnya, saat musim tenggara seperti ini dari Mei hingga November nanti maka limbah kapal keruk mengarah ke perairan Tuing, Aik Antu, Mapur dan Bedukang. Sejak dulu dia menilai KK PT Timah Tbk hanya beroperasi saat musim utara sehingga tidak mempengaruhi wilayah tngkapan nelayan.

"Kita rakyat sudah bosan ke instansi selalu dibilang lagi diproses kita urus. Solusinya, kita cuma minta kapal keruk jangan jalan beroperasi," tegas Suhardi. Sementara itu Ketua DPC HNSI Riausilip Sun Kim mengatakan meminta dalam pertemuan ini transparans karena masalah di lapangan adalah masalah limbah dan pertambangan.

Menanggapi keluhan para nelayan ini Ali Syamsuri, Kabid Unit Laut Bangka Belinyu mengatakan semua perizinan untuk operasional kapal keruk sudah dipenuhi oleh PT Timah Tbk. "PT Timah ini perusahaan BUMN untuk melakukan eksploitasi IUP.

Kami mohon kepada kawan nelayan apa yang bisa kita sinergikan jadi bisa dampak positif," kata Ali. Menurutnya untuk menghentikan operasional kapal keruk mereka tidak bisa memberikan keputusan saat ini karena kebijakan perusahaan sehingga harus dibicarakan dulu oleh pihak perusahaan.

 "Untuk menarik kapal keruk juga kita butuh dana yang besar," jelas Ali. Sementara itu Tantra, Kabid K3LH Unit Laut Bangka PT Timah mengatakan, sejak jaman penjajahan Belanda penambangan ada di darat dan laut. Kapal keruk adalah sarana diandalkan PT Timah salah satu yang ramah linkungan.

"Kami mengakomosir dan ketentuan negara. IUP kami ada laboratoriun penguji yang ditunjuk pemerintah yang independen. Sucofindo melakukan uji air sebelum dan sesudah penambangan," jelas Tantra.

Menurutnya jika yakin para nelayan bisa mengirimkan perwakilan untuk mengambil sampel air di wilayah uang diinginkan. Selain itu juga PT Timah meletakan rumpon di sekitar daerah dan luar penambangan.

http://bangka.tribunnews.com/2015/05/09/operasional-kk-karimata-dinilai-ganggu-fishing-ground-empat-dusun