Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Adakan Pertemuan Bahas SVLK

Selasa, 31 Maret 2015 | 15:13


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menggelar pertemuan dengan Izin Usaha Industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) kapasitas 6.000 m3 per tahun dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dalam rangka percepatan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), Kamis (26/3).Dwi Sudharto, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan pertemuan ini merupakan lanjutan dari rapat koordinasi Dirjen Bina usaha Kehutanan, Dirjen perdagangan luar negeri kementerian perdagangan dan Dirjen industri kecil dan menengah kementerian perindustrian dalam rangka percepatan SVLK pada IUIPHHK sampai dengan 6,000 m3 per tahun dan IKM bidang kehutanan secara berkelompok.

“Pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan akan menfasilitasi kegiatan pelaksanaan sertifikasi termasuk pendampingan dalam rangka persiapan serfikasi serta penilikan pertama bagi IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6,000 m3 per tahun dan IKM secara berkelompok dalam rangka mempercepat perolehan SVLK bagi IKM,” ujarnya.

Ia menuturkan, sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) adalah sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi pengelolaan hutan (SPHPL) dan sertifikasi legalitas kayu. Proses ini diawasi oleh masyarakat sipil dalam rangka memeriksa legalitas kayu dan produk dari kayu yang dipanen, diolah dan dibeli dari Indonesia.

“Penilaian legalitas dilaksanakan secara independen oleh auditor lembaga penilai dan verifikasi independen yang terakreditasi oleh komite akreditasi nasional. SVLK ini bertujuan memberantas ilegal logging dan ilegal timber trading, perbaikan tata kelola kehutanan, kepastian jaminan legalitas kayu, meningkatkan martabat bangsa, dan promosi kayu legal yang berasal dari sumber yang lestari,” tuturnya.


sumber http://medan.tribunnews.com