JKN Dikira Berobat Gratis

Senin, 12 Januari 2015 | 10:23


KENDATI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah setahun beroperasi, pandangan mayoritas publik terhadap program itu masih keliru.Sebagian warga menilai JKN ialah program berobat gratis dan lainnya mengira itu sebagai produk asuransi.

Hanya sedikit yang memahami bahwa JKN ialah program jaminan kesehatan menyeluruh bagi semua warga negara dengan menganut prinsip asuransi sosial dan ekuitas.

Rendahnya pemahaman publik terhadap JKN terungkap dalam hasil survei kepedulian masyarakat mengenai BPJS Kesehatan yang dilakukan PT Sucofindo (persero).Survei dilakukan pada 28 Oktober sampai 30 November 2014 dan melibatkan 10.202 responden yang diambil dari 12 divisi regional BPJS Kesehatan di 24 kabupaten/kota.

''Setelah melihat iklannya di media, warga masih beranggapan bahwa JKN ialah tempat berobat secara gratis,'' ujar Direktur Komisaris I PT Sucofindo Heru Riza Chakim, di Jakarta, Jumat (2/1).

Sebagian besar warga yang beranggapan itu sebagai sarana berobat gratis, kata Heru, berpendidikan SMP ke bawah. Adapun yang berpendidikan lebih tinggi mengasosiasikan itu sebagai program asuransi kesehatan, seperti yang dahulu dikelola PT Askes.

Kesalahpahaman publik tentang program JKN dapat berpengaruh pada kesadaran mereka dalam membayar iur premi bulanan. Padahal, prinsip JKN sejatinya ialah gotong royong seluruh warga.Artinya, warga yang sehat 'membayari' biaya kesehatan peserta yang tengah sakit.

Walaupun persepsi masyarakat terhadap program masih keliru, hasil survei juga mengungkapkan kepedulian (awareness) publik terhadap JKN meningkat. Menurut Heru, saat 2013 baru 58% warga yang peduli dengan JKN. Namun, pada 2014 jumlahnya naik menjadi 95%.

Sebagai respons atas survei itu, Kepala Grup Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Ikhsan berjanji bakal melakukan beberapa perbaikan sehingga pemahaman masyarakat terhadap program JKN lebih baik. Sepanjang 2014, BPJS Kesehatan, menurutnya, telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, menggelar kelas sosialisasi dan training of trainers jaminan kesehatan, serta sosialisasi dengan asuransi swasta mengenai skema coordination of benefit (CoB).

''Hasil yang sudah baik dari survei ini akan kami pertahankan dan kalau ada yang masih kurang, tentunya akan kami perbaiki.''

Publik puas
BPJS Kesehatan juga menggandeng Myriad Research Committed untuk melakukan survei terkait dengan tingkat kepuasan publik. Menurut Direktur Riset Myriad Research Committed Eva Yusuf, mayoritas peserta mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan.

Hal itu terlihat dari total 17.280 responden yang dis urvei, sebanyak 81% mengaku puas (lihat tabel). Angka tersebut melampaui target kepuasan masyarakat yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 75%.

Di kesempatan terpisah, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher mengatakan, seiring dengan akan bertambahnya peserta dari kar yawan BUMN serta badan usaha skala besar dan menengah, pemerintah akan menambah puskesmas, rumah sakit (RS) pratama, RS rujukan nasional dan regional.

Akmal mencontohkan di Indonesia terdapat sekitar 2.200 RS. Namun, baru sekitar 1.600 yang mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. ''Masih ada potensi RS yang perlu didorong untuk ikut terlibat program JKN,'' ujar Akmal saat dihubungi, kemarin.

Penulis: VERA ERWATY ISMAINY/Mut/H-4   
sumber http://www.mediaindonesia.com