Tantangan bagi Pengusaha Mebel Setelah SVLK Dilonggarkan

Rabu, 31 Desember 2014 | 09:50


Pemerintah akhirnya mengetok palu untuk memberi kelonggaran aturan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Tapi pelonggaran itu hanya berlaku bagi industri kecil menengah (IKM) dan eksportir.IKM dan eksportir akan diberi status sebagai pengguna kayu, dan bukan pemasok kayu. Keputusan pelonggaran wajib telusur kayu ini akan berlaku selama setahun ke depan sebagai langkah persiapan. Dengan begini, pelaksanaan SVLK secara menyeluruh kembali molor, dari semula ditargetkan berjalan per 1 Januari 2015.

Kementerian Perdagangan berdalih, kebijakan ini diambil untuk memberi kesempatan IKM dan eksportir mempersiapkan SVLK. SVLK merupakan sertifikasi yang diberikan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, pemilik izin pemanfaatan kayu, serta pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan industri lanjutan. SVLK berfungsi sebagai stempel yang memastikan kayu-kayu yang dipasok tidak terkait dengan pembalakan liar.

Kelonggaran kebijakan SVLK ini disambut positif kalangan pengusaha mebel dan kerajinan kayu. Sebelumnya mereka sempat pusing bukan kepalang karena biaya untuk mendapatkan lisensi kayu legal terbilang mahal, sekitar Rp 20 juta. Bagi pelaku IKM dan usaha kecil-menengah (UKM), biaya segitu jelas menguras kantong. Lagi pula, industri maupun usaha perorangan berskala kecil-menengah umumnya menyasar pasar domestik.

“Kan hanya UKM dan IKM. Itu banyak jumlahnya, tapi nggak signifikan secara value. Hal ini sudah saya sampaikan ke Uni Eropa. Sebagai pasar luar negeri, mereka cukup paham. Kalau pemerintah memberikan keringanan itu juga nggak ada masalah,” kata Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Rudy T Luwia di Jakarta.

Dalam masa kelonggaran kebijakan SVLK, lanjut Rudy, pemerintah perlu mendorong daya saing IKM dan UKM kecil. Persoalan klasik yang membelit IKM dan UKM kecil adalah permodalan dan kesadaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Perbankan masih menyepelekan potensi usaha mebel dan kerajinan.

“Perbankan belum melihat ini sebagai industri yang berkembang. Tapi kalau kita melihat negara pengekspor mebel lain seperti Amerika dan Jerman itu sangat diperhatikan. Di sana, sudah pakai mesin modern. Ini yang kemudian perlu dibantu pemerintah lewat perbankan kita,” lanjutnya.

Untuk bersaing di kelas dunia, IKM maupun UKM kecil bidang mebel dan kerajinan kayu juga perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pasar internasional. Misalnya, legalitas perolehan bahan baku lewat SVLK dan peningkatan keterampilan para pekerja.

Rudy meyakini, jika IKM dan UKM kecil sektor mebel dan kerajinan kayu ini bisa dikembangkan, maka dalam waktu lima tahun ke depan bisa bersaing di kancah internasional. Saat ini ekspor industri mebel di Indonesia tercatat mencapai Rp 22,3 triliun dengan jumlah pekerja mencapai 3,6 juta orang.

“Jadinya kalau kita targetkan dalam lima tahun ke depan, kita bisa dapat 3,6 juta tenaga kerja. Tapi seperti yang diketahui, negara kompetitior seperti Amerika, Italia, Jerman itu masih produksi furniture. Saya meyakini bisa menyaingi mereka karena tenaga-tenaga kerja kita sudah diakui secara internasional,” ujarnya.

 

Celah Pencucian Kayu

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Yuyun Indradi, mengungkapkan, pelonggaran kebijakan SVLK bisa memicu praktik ‘pencucian’ kayu. Namun, hal itu bisa dicegah bila pemerintah melakukan penguatan terhadap pengawasan terhadap hutan lindung.

“Meniadakan SLVK ini bisa jadi celah mencuci kayu. Jadi memang ada kemungkinan itu. Tapi kami berharap ini bisa lebih kepada upaya reinforcement-nya untuk lebih melindungi hutan yang ada,” ujarnya.

Sejalan dengan Asmindo, Yuyun menilai, IKM dan UKM kecil di sektor mebel memang perlu pelonggaran kebijakan SVLK. Menurut dia, cara begini bisa mendorong pemanfaatan hutan rakyat. “Mungkin itu yang menjadi pertimbangan, selama masih pasar domestik, mendorong usaha hutan rakyat ini jadi positif ketika birokrasi menjadi lebih pendek,” katanya.

Sebenarnya, ketidaksiapan IKM dan eksportir untuk menerapkan SVLK sudah tercium oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sejak awal November 2014. Dia mengungkapkan, para pengusaha mebel (furniture) kelas menengah tak perlu mengantongi sertifikasi telusur kayu tersebut. “Ekspor mebel tidak wajib SVLK lagi. Kita sudah ambil langkah supaya ada kemudahan bagi mereka (pengekspor),” kata Rachmat.

Dengan pelonggaran kebijakan SVLK selama setahun ke depan,  pemerintah berjanji akan memberikan pendampingan kepada para pengusaha mebel dan eksportir. Pendampingan ini juga dimaksudkan untuk menggenjot ekspor komoditas berbahan baku kayu tersebut.*

sumber  http://www.varia.id