Pasar Indonesia Menjadi Incaran Negara Lain

Rabu, 31 Desember 2014 | 09:49


Kementerian Perindustrian telah membuat beberapa program untuk memperkuat IKM nasional agar usahanya tetap terjamin dan mampu bersaing dengan produk dari luar saat MEA diberlakukan.Pemberlakuan pasar bebas ASEAN tinggal selangkah lagi. Sektor yang diproyeksikan terancam mengalami persaingan ialah industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Pasar Indonesia yang terbesar di ASEAN dengan total populasi penduduk sekitar 240 juta jiwa tentunya menjadi incaran negara pesaing lainnya. Negara luar akan mencari celah bagaimana IKM dalam negeri bisa ditekan oleh produk-produk mereka.

Harus diakui bahwa IKM kita sangat khawatir dengan persaingan bebas itu. Hal itu disebabkan masih minimnya atau kurangnya industri ini mempersiapkan diri. Padahal, negara lain telah memacu IKM-nya dengan baik. Thailand dengan industri fashion-nya yang begitu berkembang, misalnya, menjadi ancaman buat IKM kita. Karena itu, jika produk fashion Tanah Air tak mampu mengimbangi, dapat dipastikan produk fashion dari Thailand bakal membanjiri pasar di Tanah Air.

Dirjen IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Euis Saedah, mengatakan produk fashion hanyalah contoh dari gambaran ketatnya kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang. Tentunya ada banyak aspek yang menjadi objek persaingan. Kemenperin telah membuat beberapa program untuk memperkuat IKM nasional agar usahanya tetap terjamin dan mampu bersaing dengan produk dari luar saat MEA diberlakukan.

Kebijakan itu, di antaranya, pengembangan IKM melalui pendekatan kluster di 50 kabupaten dan kota melalui Focus Group Discussion (FGD) kluster, pendampingan tenaga ahli, bimbingan teknis dan desain, bantuan mesin atau peralatan, pelatihan-pelatihan, serta partisipasi pameran dan promosi. Hal lainnya, melalui pendekatan One Village One Produk (OVOP) di 96 sentra produksi pada 92 kabupaten/kota berupa pelatihan teknis.

Selain itu, pemerintah telah melakukan pemotongan harga dalam rangka restrukturisasi mesin atau peralatan terhadap 149 IKM dengan nilai bantuan 19.247.672.304 rupiah serta fasilitasi peningkatan pelayanan IKM terhadap 29 unit pelayanan teknis (UPT). Untuk menambah jumlah calon wirausaha, Kemenperin juga telah melatih 4.110 calon wirausaha baru IKM dari seluruh wilayah di Tanah Air yang diperkuat dengan pelatihan kemampuan teknis dan manajemen kepada 1.602 perajin IKM.

Adapun panyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk IKM periode Januari–Oktober 2014 tercatat 972,9 miliar rupiah untuk industri pengelolaan yang, jika ditambah dengan total penyaluran KUR sejak 2008 hingga Oktober 2014, telah mencapai 4,8 triliun rupiah.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah memberikan berbagai fasilitas lainnya, seperti untuk pendaftaran Hak Kelayakan Intelektual (HKI) sebanyak 340 merek, 1 hak cipta, 2 desain industri, 1 paten, serta fasilitas bimbingan desain kemasan dan merek pada 870 IKM dan bantuan kemasan jadi pada 30 IKM.

Di samping itu, telah difasilitasi sertifikasi sistem mutu yang diterapkan oleh IKM sebanyak 31 Good Manufacturing Practices (GMP) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), 4 Standar Nasional Indonesia (SNI), 13 SNI mainan anak, 36 fasilitas atribut (kemasan, berkode, atribut), dan 50 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). “Untuk SNI, mainan anak-anak tahun depan diproyeksikan akan mengalami peningkatan jumlah yang di-SNI karena progresnya selalu ada surat masuk untuk meminta segera dibuat SNI,” kata Euis.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 menyebutkan jumlah IKM nasional mencapai 56,5 juta dengan kontribusi 34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kendati demikian, beragam kendala masih menyandera IKM, seperti terbatasnya kapasitas untuk akses permodalan, teknologi informasi (TI), pasar, hingga produksi. Tercatat 68,97 persen modal IKM masih bersumber dari pemilik modal.

Jamin Bahan Baku

Pengamat industri dari Universitas Padjajaran Bandung, Ina Primiana, menyampaikan tahun depan pemerintah harus lebih melindungi IKM. Perlindungan itu dalam bentuk menjamin ketersediaan bahan baku dalam negeri untuk menghindari impor oleh IKM. Itu merupakan bagian dari hilirisasi industri, yang IKM juga harus terlibat di dalamnya.

Tak hanya itu, Ina juga menyarankan agar industri skala besar memanfaatkan produk-produk IKM dalam bentuk menjadikan IKM dalam negeri sebagai pemasok bahan-bahan baku industri. “Industri yang tidak menampung bahan baku dari IKM nasional bertentangan dengan spirit hilirisasi. Pemerintah harus hadir dalam hal ini agar produk IKM terjamin,” katanya.

Lebih jauh, Ina menyarankan agar dalam berbagai fasilitasi yang dibuat oleh pemerintah, IKM juga didorong untuk memperbaiki pola produksi dengan cara melihat terlebih dahulu peluang pasar, baru memproduksi. Hal itu dimaksudkan agar ada kesesuaian antara produksi dan pasar. Pasalnya, jika pendekatan lebih dahulu memproduksi baru mencari pasar tidak efektif dan efisien.

Kehadiran pemerintah harus membawa pengaruh positif bagi IKM itu sendiri dalam hal kejelasan rantai pasokan dari IKM ke pasar. Menurutnya, pemberlakuan MEA, jika tak diantisipasi, dapat menjadi bencana bagi IKM nasional. Berbagai program telah digulirkan oleh pemerintah, tetapi belum mampu menjawab persoalan mendasar IKM.

Diharapkan, perlu ada keseragaman tiga sektor dalam bentuk bagaimana pemerintah mendorong IKM berupa kebijakan yang pro-IKM, kemudian IKM memacu usahanya dengan lebih inovatif, efektif, dan menjawab kebutuhan pasar, serta industri skala besar siap menampungnya. Ini harus ditingkatkan agar bisa bersaing menghadapi pertarungan pasar bebas.  ers/E-3


sumber http://www.koran-jakarta.com