Dua Kementerian Bahas Strategi Kejar Ekspor

Kamis, 04 Desember 2014 | 08:57


Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin dan Menteri Perdagangan (Mendag) Rahmat Gobel melakukan rapat bersama membahas beberapa hal, termasuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mainan anak. "Inti dari pelabelan SNI sendiri adalah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, oleh sebab itu kita ingin secepatnya itu diberlakukan. Tahun depan lah, kita ingin secepatnya," kata Menperin Saleh Husin di kantornya, dikutip dari kantor berita Antara, Selasa.

Sementara itu, Mendag Rahmat Gobel menilai saat ini masih banyak produk mainan anak, baik produksi dalam maupun impor yang belum berstandar SNI. "Mainan anak yang di pasar-pasar itu banyak yang tidak memenuhi standar, contohnya kalau terkena suhu 40 derajat saja, itu bahan kimianya akan menguap dan terhirup terkena anak-anak, itu banyak yang tak terungkap," kata Mendag Rahmat Gobel.

Selain membahas terkait rencana penerapan SNI, Menperin dan Mendag juga membahas strategi peningkatan ekspor yang akan dilakukan tahun 2015. "Kita ingin tingkatkan ekspor hingga 300 persen dalam waktu lima tahun ke depan, oleh karena itu saya berkomunikasi dengan Pak Menperin bagaimana strateginya dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk mendorong industri Nasional kita dan bagaimana memberdayakan apa yang kita miliki," kata Rahmat Gobel

Senada dengan Rahmat Gobel, Saleh Husin mengatakan rapat koordinasi antar-kedua kementerian akan senantiasa dilakukan guna mendapatkan formulasi rencana peningkatan ekspor. "Kita akan rapat lagi minggu depan di Kemendag, setelah ini kita akan rapat terus," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal IKM Kemenperin Euis Saedah menjelaskan penerapan tersebut diundur, semula akan diberlakukan sekitar Oktober atau November tahun 2014. "Kalau diberlakukan Oktober atau November, lalu bagaimana dengan IKM? Walaupun Ditjen IKM sudah coba fasilitasi dengan bantuan Rp2 miliar dari anggaran APBN untuk membiayai mereka dan bahkan sudah kerja sama dengan Sucofindo untuk menyiapkan diri dengan memberi discount 50 persen untuk SNI, rupanya yang terjaring belum banyak," kata Euis Saedah.

Dari sosialisasi yang selama ini dilakukan, kurang dari 10 persen Industri Kecil Menengah (IKM) yang terfasilitasi. "Dari 130-an IKM, baru di bawah 10 persen yang terfasikitasi, yang menunggu ada dua, itu karena industri kecil tidak siap. Mereka harus mengatur produksinya, jadi dapurnya harus melakukan penyesuaian, kan butuh waktu dan biaya," kata Euis.

Oleh sebab itu, Euis menyambut gembira penerapan SNI mainan dan pakaian anak diundur enam bulan dari sekarang, karena memberi cukup waktu bagi IKM untuk menyiapkan diri. "Target kita setidaknya industri kecil jadi tertib sedangkan yang masih berupa usaha kecil bisa dikelompokkan untuk dilatih ke arah sana. Minimal ada 55 IKM yang SNI, tapi sampai saat ini sih baru 10 sampai 15 yang tersertifikasi, tapi saya optimis itu akan tercapai," kata Euis.

Sementara itu, pada kesempatan lain, Menperin Saleh Husin memaparkan program "Quick Wins Perindustrian 2014-2019" di hadapan anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia pada "CEO Gathering Apindo" bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perdagangan di Permata Kuningan, Jakarta, Senin malam.

"Program Quick Wins terdiri dari tujuh poin, di antaranya desain ulang peta jalan industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan Nawa Cita, penghilirian hasil tambang ke produk jasa dan industri, penghilirian produk pertanian menjadi produk agro industri, pembangunan 10 kawasan industri di luar Pulau Jawa melalui kerja sama swasta dan pemerintahan," kata Menteri Perindustrian.

Selain itu, Menperin mengatakan program lima tahunan itu juga meliputi expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk-produk industri serta kampanye kreatif dan sistematis untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). "Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu, industri intermediate, dan industri hilir juga akan dilakukan," katanya.

Acara "CEO Gathering" sendiri merupakan ajang penguatan sinergi antar-pengusaha maupun pengusaha dengan pemerintah.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani yang baru saja dilantik menggantikan Sofjan Wanandi yang mengundurkan diri untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Apindo dan Ketua Tim Ahli Ekonomi Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan sinergi antara pemerintah dan pengusaha yang telah dimulai sejak masa Sofjan Wanandi akan ditingkatkan.

"Hal itu adalah wujud komitmen pengusaha mendukung pemerintahan baru dalam menjalankan negara. Apalagi Apindo telah menyerahkan peta jalan perekonomian yang berisi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah baru," kata Hariyadi.

sumber http://www.neraca.co.id