PT SUCOFINDO SOSIALISASI SERTIFIKASI STANDAR HOTEL

Rabu, 26 November 2014 | 13:39


Pemerintah mulai menerapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 7 tahun 2014, mengenai penye­lenggaraan sertifikasi bagi pelaku usaha industri pariwisata.Peraturan ini mengacu pada peraturan sebelumnya, yaitu Permen Parekraf No. 53 tahun 2013 tentang standar usaha hotel, yang tak lain mengatur penerapan atas regulasi pemberlakuan sertifikasi terhadap standar kompetensi dan penga­wasan industri hotel.

Terkait hal itu, PT Sucofindo mulai mensosialisasikan tahapan pengurusan sertifikasi standar hotel kepada pelaku usaha perhotelan di seluruh Sumatera Barat khususnya hotel di Kota Padang.

“Sertifikasi dulu acuannya dilakukan oleh PHRI. Sekarang dilakukan Sucofindo dengan mengacu pada PERMEN No. 53 tahun 2013, untuk hotel bintang dan non bintang,” tutur Faisal Arif, Kepala Pengembangan Jasa Komersil Sucofindo, Selasa (25/11).

Dalam review yang mengacu pada peraturan baru, pemerintah meminta pelaku usaha industri perhotelan mela­kukan sertifikasi terhadap semua sektor usaha dalam bisnis perhotelan yang berkaitan dengan kualitas, pelayanan dan penge­lolaan. Beberapa sektor yang akan dilakukan sertifikasi adalah cleaning service, food and beverage,security, hiburan, leisure dan juga potensi pelayanan petugas-petugas yang bekerja di dalamnya.

Atas penerapan peraturan baru ini, Faisal mengatakan, bukan tak mungkin hotel-hotel yang kini telah menyandang bintang empat, akan mengalami penu­runan klasifikasi setelah PT Sucofindo melakukan review ulang terhadap hotel-hotel yang beroperasi di Kota Padang. Sosialisasi ini, lanjut Faisal, akan mulai diberlakukan pada Oktober 2015 dengan beberapa tahapan.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Burhasman mengatakan, semua hotel yang telah disertifikat  bisa lebih me­ningkatkan kualitas dan mengacu kepada peraturan pemerintah.

“Bagi pelaku usaha yang tidak mengi­kuti peraturan yang telah dibuat, tentu saja akan ada sangsi yang harus diber­lakukan,” ujarnya. (h/mg-win)

sumber http://www.harianhaluan.com