SNI untuk IKM Mainan Anak Terganjal Izin Pemda

Rabu, 26 November 2014 | 09:45


Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis produksi mainan anak, dinilai masih bermasalah dalam hal penerapan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). Namun, penerapan SNI ini masih terganjal izin Pemerintah Daerah setempat.Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, mengatakan meskipun Kemenperin telah menganggarkan dana sebesar Rp2,5 miliar untuk IKM, akan tetapi dana tersebut tidak untuk dapat menutupi 100 IKM yang ada.

"Tapi tetap, begitu kita mencari kemarin, rata-rata sudah 40 hingga 50 IKM yang kita pantau kesiapannya," paparnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Lebih lanjut dia menjelaskan, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) bersedia menanggung separuh biaya IKM yang ingin mendapatkan sertifikasi SNI.

"Tapi, ternyata sambungannya masalah ini ada dua, yang pertama izin daerah masih bermasalah, serta kedua proses produksi harus ada penyesuaian butuh waktu biaya untuk SNI. Mereka masih belum ada biaya," tukas dia.

Sebelumnya, PT Sucofindo telah memberikan sertifikasi Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) kepada 15 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Timur, melalui rekomendasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) ada sekira 200 IKM mainan anak yang masuk kategori, perlu mendapatkan bantuan. Adapun bantuan Sucofindo melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) baru meliputi 30 IKM mainan anak, 15 di Jakarta dan 15 di Surabaya dengan anggaran Rp800 juta.
(mrt)


sumber http://economy.okezone.com