Australia Akui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia

Selasa, 21 Oktober 2014 | 10:11


Indonesia dan Australia menyepakati panduan perdagangan produk kayu dari sumber yang legal (Country Specific Guideline/CSG) yang prinsipnya memberi pengakuan kepada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia. Kesepakatan tersebut diharapkan akan diresmikan pada akhir Oktober. Hal ini akan berdampak pada naiknya kinerja ekspor produk kayu Indonesia ke negeri kangguru itu.

"Dengan disepakatinya CSG ini diharapkan importir produk kayu di Australia dapat lebih mudah memenuhi proses uji tuntas terhadap produk kayu Indonesia yang telah bersertifikat SVLK," kata Direktur Bina Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Dwi Sudharto dalam siaran pers, Minggu (19/10).

Kesepakatan CSG merupakan hasil pertemuan terbaru yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia dan Kementerian Pertanian Australia di Canberra.

Dalam pertemuan itu diikuti pula oleh perwakilan masyarakat sipil yang diantaranya diwakili oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan pihak swasta yang dihadiri Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin.

Serupa dengan Uni Eropa yang sudah memberlakukan European Union Timber Regulation (EUTR), pemerintah Australia memiliki Illegal Logging Prohibition Act (ILPA) yang aktif pada 30 November 2014 mendatang. Aturan itu mewajibkan importir produk perkayuan Australia melakukan uji tuntas (due diligence) untuk memastikan bahwa produk kayu yang diimpornya bukan berasal dari kegiatan illegal.

Dwi menegaskan dengan disepakatinya CSG Indonesia ini maka Australia pada prinsipnya mengakui bahwa sistem sertifikasi hutan dan kayu yang berlaku secara wajib di Indonesia, yaitu sebagai SVLK telah memenuhi syarat untuk dipakai sebagai bukti legalitas produk perkayuan Indonesia.

Pengakuan tersebut menyusul pengakuan serupa yang terlebih dahulu telah diberikan oleh Uni Eropa saat Indonesia dan Uni Eropa menandatangani kesepakatan sukarela tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT-VPA) satu tahun yang lalu. "Kesepakatan tentang CSG Indonesia ini membawa Indonesia dan Australia masuk ke proses di negara masing-masing, untuk melapangkan jalan bagi pelaksanaan penuh kesepakatan ini," kata Dwi.

Kesepakatan itu sendiri disambut positif oleh kalangan pelaku usaha. Australia akan menjadi tujuan ekspor industri yang menjanjikan.

"Pengakuan Australia akan berdampak positif. Pengakuan terhadap kelestarian dan keabsahan produk berbasis kayu Indonesia terus meningkat di pasar global" kata Kusnan.

RAPP sendiri telah mengantongi sertifikat SVLK dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) bagi hutan tanaman yang dikelolanya sejak 2010. "Kedua sertifikasi ini telah membuktikan bahwa kayu yang bersumber dari hutan tanaman yg dikelola RAPP bukan hanya sah atau legal, namun kayu ini juga berasal dari hutan tanaman yang telah dikelola secara lestari," papar Kusnan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kemhut, pada periode Januari-Agustus 2014, nilai ekspor produk berbasi kayu ke Australia mencapai US$ 163.322,7.

Itu berarti Australia berkontribusi sebesar 4,74 persen dari total ekspor ke seluruh dunia yang sebesar US$ 4,3 juta.
Tiongkok dan Jepang masih menempati peringkat pertama dan kedua tujuan ekspor produk perkayuan dengan nilai masing-masing US$ 1,307 juta  (37,9 persen dari total ekspor) dan US$ 728.132,4  (21,15 persen dari total ekspor).

sumber http://www.beritasatu.com