PARIWISATA: Pemerintah Bentuk Lembaga Sertifikasi Taman Rekreasi

Jumat, 26 September 2014 | 15:10


Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) segera meresmikan Lembaga Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (LSUP) untuk kategori Taman Rekreasi.Implementasi standardisasi oleh LSUP dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan bisnis taman rekreasi di Indonesia.

Plt. Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf Dadang Rizki Ratman mengatakan aturan standardisasi untuk aneka permainan (wahana) di taman rekreasi akan selesai dalam waktu dekat.

"Kami menargetkan aturan standardisasi wahana akan rampung pada Oktober 2014. Setelah itu, kami tinggal menunggu pihak-pihak yang ingin mendaftar sebagai LSUP ke Komisi Otorisasi," ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Kebutuhan akan LSUP telah ditetapkan sesuai denga Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.1/2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Sampai saat ini jenis usaha yang telah memiliki LSUP adalah hotel, restoran, dan jasa pelayanan.

Selain tiga jenis usaha tersebut, Dadang mengatakan usaha taman rekreasi mengalami perkembangan pesat. Kebutuhan akan taman rekreasi di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia sejalan dengan terus meningkatnya pendapatan masyarakat.

"Pembangunan taman rekreasi terjadi di berbagai daerah, khususnya di area yang memiliki pemandangan alam yang indah. Jenis taman rekreasi tersebut terbagi atas dua kategori, yaitu tematik dan air ," imbuhnya.

Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Gunawan Wibisono mengatakan pihaknya menyambut baik aturan terkait sertifikasi usaha dan LSUP untuk taman rekreasi. Namun, dia berharap aturan sertifikasi tidak merugikan pengelola taman rekreasi.

"Implementasi sertifikasi sebaiknya mengacu pada tingkatan tempat rekreasi. Aturan untuk tempat rekreasi bintang 5 dan bintang 1 harus dibedakan agar sesuai dengan kemampuan pengelola," ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya, para pengelola taman rekreasi sudah mengikuti standar penggunaan peralatan yang berlaku secara internasional. Standar tersebut meliputi operasional wahana, misalnya roller coaster dan mainan air. Selain itu, dia juga mengatur pada kondisi alat, perawatan mainan, dan keamanan lingkungan.

Sebelumnya, alasan pemerintah menyelenggarakan sertifikasi usaha di bidang pariwisata tak lain agar para pelaku bisnis memiliki daya saing untuk berkompetisi menjelang Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

oleh Feni Freycinetia Fitriani 
sumber http://industri.bisnis.com