Berkas Lengkap, SIPI Bisa Selesai Dalam Dua Pekan

Jumat, 26 September 2014 | 09:19


Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengemukakan, proses pengurusan surat izin penangkapan ikan (SIPI) sederhana, cepat dan murah bila persyaratan yang diminta bisa dipenuhi secara lengkap."Paling lama butuh waktu dua minggu terhitung sejak berkas permohonan yang lengkap diterima," kata Kepala Subdit Pelayanan Dokumen Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP Ir Yepi Sudardjo, MSc usai peluncuran Aplikasi Sistem Perizinan Perikanan Terintegrasi Berbasis Pelabuhan Perikanan di Palu, Kamis (25/9).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Hasanuddin Atjo menerbitkan surat keterangan untuk kapal yang bernilai Rp1,5 miliar per unit itu agar bisa digunakan melaut dengan harapan pihak berwenang di laut bisa memaklumi pengoperasian kapal, namun surat rekomendasi tersebut tampaknya tidak terlalu 'bergigi' karena kapal-kapal nelayan tetap kena razia.

Yepi Sudardjo mengaku belum mengetahui persis apa kendala yang mengakibatkan SIPI untuk kapal-kapal nelayan Sulteng yang dibangun dengan dana program Inkamina KKP itu terlambat penerbitannya namun menjamin bila dokumen yang dibutuhkan lengkap, penerbitan SIPI-nya pasti cepat dan murah.

"Perlu diingat juga bahwa untuk melengkapi dokumen penerbitan SIPI, ada keterlibatan direktorat lain di internal KKP bahkan di kementerian lain di luar KKP seperti Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub," ujarnya.

Ia mengakui bahwa persoalan SIPI ini sering dikeluhkan nelayan atau pengusaha perikanan sehingga KKP terus mencari iktiar untuk menyederhanakan prosesnya sehingga lebih cepat dan murah.

Salah satu caranya adalah mencanangkan Aplikasi Sistem Perizinan Perikanan Terintegrasi Berbasis Pelabuhan Perikanan, dimana pengurusan perpanjangan SIPI untuk kapal-kapal perikanan bertonase 30 smapai 60 GT dilimpahkan ke daerah.

"Kami ingin mendekatkan pengurusan izin ini ke nelayan atau pengusaha perikanan agar mereka tidak perlu membuang waktu yang banyak dan dana yang besar untuk mengurus SIPI di Jakarta," ujarnya.

Aplikasi Sistem Perizinan Perikanan Terintegrasi Berbasis Pelabuhan Perikanan ini merupakan yang pertama kali di Sulawesi Tengah dan provinsi yang ke-14 di Indonesia.

Yepi menyebutkan bahwa setiap tahun pihaknya menerbitkan 5.000-an SIPI untuk kapal penangkap ikan bertonase 30-60 ton.

Kepala Dinas KP Sulteng Hasanuddin Atjo sebelum menekan tombol sirene tanda peluncuran program ini menyatakan apresiasinya kepada KKP karena dengan pelimpahan kewenangan perpanjangan SIPI ke daerah akan lebih menggairahkan nelayan meningkatkan produksi yang pada gilirannya mempernaiki kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ini akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan, khususnya dalam menghadapi persaingan ketat saat berlakunya era pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015," ujarnya.

Hasanuddin Atjo mengingatkan seluruh jajarannya agar menjalankan kepercayaan ini dengan baik sehingga nelayan dan pelau usaha penangkapan ikan benar-benar merasakan manfaat yakni mengurus izin dengan proses yang efektif dan efisien.


sumber http://www.beritasatu.com/