Oktober, Ekspor CPO Bebas Bea Keluar

Rabu, 24 September 2014 | 14:25


Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memangkas bea keluar (BK) minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Oktober 2014 menjadi 0 persen dibanding bulan September ini yang masih 9 persen. Anjloknya harga CPO membuat pemerintah memutuskan untuk membebaskan BK ekspor produk tersebut."Untuk Oktober ini, BK CPO kemungkinan 0 persen. Nanti kalau harganya naik, baru akan dikenakan BK lagi," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Selasa (22/9).

Bayu mengungkapkan, sistem penentuan besaran BK CPO dilakukan dengan mengikuti perkembangan harga komoditas tersebut. Diprediksi, harga CPO dunia anjlok hingga di bawah US$ 750 per ton.

Selain karena anjloknya harga CPO dunia, Bayu mengungkapkan, penurunan BK CPO hingga menjadi 0 persen dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan daya saing komoditas tersebut dari Malaysia.

Direktur Eksekutif Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan memaparkan, harga CPO dunia memang sedang mengalami penurunan. Sehingga kemungkinan BK CPO pada Oktober menjadi 0 persen dipengaruhi harganya sedang jatuh.

Sebelumnya, Tiongkok juga telah meminta penghapusan BK CPO. Penghapusan itu diharapkan dapat mengurangi dan mencegah persaingan tidak sehat di antara para pengusaha industri kelapa sawit di Tiongkok yang ingin bekerja sama dengan Indonesia. Tiongkok merupakan importir kelapa sawit terbesar ketiga setelah India dan Uni Eropa.

Bayu mengaku, pihaknya belum memutuskan untuk mengabulkan permintaan tersebut. "Pemerintah Indonesia memperhatikan berbagai faktor yang terjadi dalam industri kelapa sawit dengan mitra kerja samanya, dan mendorong industri kelapa sawit untuk dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia," ujar dia.

Fadhil menilai, penetapan BK 0 persen khusus untuk Tiongkok, harus dipertimbangkan dengan lebih matang. Pasalnya, masing-masing negara mitra dagang memiliki kepentingan berbeda, dan tidak mungkin untuk mengabulkan semua permintaan mereka.

Menurut dia, pemerintah harus memiliki kebijakan yang mendukung pengembangan industri sawit hilir dalam negeri, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan negara yang menjadi partner dagang.


sumber http://www.beritasatu.com