Dituding Rugikan Negara, Pemerintah Perlu Perketat Impor Baja Paduan

Kamis, 28 Agustus 2014 | 12:08


Pemerintah diperkirakan mengalami kerugian yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir karena membiarkan berkembangnya impor Baja Paduan (BP), yang tariff Bea Masuk (BM)nya jauh lebih rendah dibanding BM Baja Bukan Paduan (BBP).Selain itu, BP tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Untuk itu, pemerintah diminta memperketat impor BP guna mencegah akal-akalan importir yang mengalihkan Kode HS atau Pos Tarif baja bukan paduan ke baja paduan lainnya.


Demikian disarankan oleh peneliti senior Center for Information and Development Studies (CIDES), Rudi Wahyono, di Jakarta, Rabu (27/8), menanggapi peningkatan impor BP yang terjadi sejak 2010 lalu. “Total nilai impor BP pada 2010 masih tercatat US$ 732,800 juta ; tahun 2011 menjadi US$ 1,051 juta; tahun 2012 naik lagi menjadi US$ 1,324 juta; dan tahun 2013 naik lagi menjadi US$ 1,424 juta, dengan dominasi impor dari , Jepang, dan Korea,” kara Rudi.


Rudi mensinyalir, adanya impor BP yang semula dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan BP di dalam negeri, pengembangan industri baja nasional, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat itu.


Ia menduga, adanya disparitas yang cukup tinggi antara BM BP lainnya dengan tarif BM BBP, disampingi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BAMD), sesungguhnya menjadi penyebab melonjaknya impor Baja Bukan Paduan itu.


Peneliti senior CIDES itu meyakini, BBP yang diimpor ke tanah air itu mengandung unsur baron dengan tingkat kandungan yang sangat minimal atau terbatas, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, dimana disebutkan baja paduan lainnya adalah baja yang tidak memenuhi definisi baja stainless, dan menurut beratnya mengandung satu atau lebih unsur, di anataranya Baron, aluminium, kromium, kobalt, tembaga, dan lain-lain.


Menurut Rudi, BP yang diimpor mengandung unsur Boron dalam kadar yang terbatas atau tidak memadai itu tidak cukup untuk mampu merubah sifat mekanik, fisik maupun kimiawi besi/baja sesuai peruntukannya, dan digunakan oleh berbagai sektor industri yang selama ini menggunakan baja bukan paduan (Carbon Steel).


“Saya yakin baja paduan lainnya dengan unsur Boron yang terbatas tersebut diimpor untuk mengalihkan Kode HS atau Pos Tarif baja bukan paduan ke baja paduan lainnya,” papar Rudi.


Ia menyebutkan, modus pengalihan/pelarian kode HS tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan Tarif BM Most Favoured Nation (MFN) yang lebih rendah dan menghindari pengenaan BMAD maupun SNI (yang saat ini diberlakukan terhadap impor baja bukan paduan untuk Kode HS tertentu).


Mengenai potensi kerugian akibat permainan merubah kode HS tersebut, Rudi mengemukakan data, pada tahun 2011, BM impor BP tercatat. US$ 24,817 juta sementara bila dihitung dengan BM Baja Karbon harusnya pajak yang masuk negara mencapai US$ 69,953 juta; pada 2012 BM BP tercatat US$ 45,265 juta dari potensi BM Baja Karbon sebesar US$ 114,553 juta; dan pada tahun 2013 BM BP tercatat US$ 55,840 juta dari potensi BM Baja Karbon US$ 133,777 juta. “Jadi hanya dalam waktu 3 (tiga) tahun saja kita kehilangan potensi pemasukan melalui BM Baja Paduan sebesar US$ 192 juta lebih,” papar Rudi Wahyono.


Karena itu, Rudi menyarankan pemerintah lebih memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan impor Baja Paduan, agar tidak ‘dikerjain’ pengusaha yang mengalihkan kode HS impor BP.

Diakui Rudi, bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menunjuk PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) terhadap impor Baja Paduan.

Namun ia mengingatkan, verifikasi atau penelusuran teknis impor dituangkan dalam bentuk Laporan Survey (LS) yang telah dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) tidak akan berdampak apa-apa, jika hal itu hanya sebatas digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Apalagi, kemampuan kedua BUMN itu dalam melakukan VPTI juga dibatasi oleh ketentuan mengenai Baja Paduan yang tercantum dalam mill certificate.

“Pemerintah harus mencermati laporan dan rekomendasi dari Sucofindo dan Surveyor Indonesia sebagai bahan untuk memperketat impor BP, sekaligus mengurangi potensi akal-akalan pengusana yang ‘memainkan’ kode HS impor BP,” pungkas Rudi Wahyono. [E-8/N-6]


sumber http://www.suarapembaruan.com