Pengelolaan Aset Disesuaikan dengan Regulasi

Selasa, 26 Agustus 2014 | 12:50


Pengelolaan barang atau aset daerah harus diawali dari penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan barang milik daerah. Dengan SDM yang berkualitas, penerapannya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.APABILA sumber daya manusia yang mengelola barang milik daerah memahami dengan baik, maka diharapkan dapat meminimalkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terindikasi adanya penyimpangan.

“Pengetahuan yang kurang tepat tentang prinsip pengelolaan barang/aset daerah  menunjukkan banyak kasus yang sebenarnya dimulai dari salah kelola dan salah urus masalah aset, sehingga berdampak kerugian yang tidak sedikit,” jelas Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Ismunandar.

Ismunandar menyatakan hal itu pada acara penyuluhan inventarisasi barang milik daerah terintegrasi yang digelar bagian perlengkapan bekerja sama dengan PT Sucufindo Tbk di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim, belum lama ini.

Dijelaskan, selama ini pengelolaan aset daerah di beberapa daerah masih menjadi permasalahan yang mengganjal untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK.

“Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan aset daerah adalah posisi akhir  dan nilai aset. Ini menjadi masalah klasik yang ditemui di beberapa pemerintah daerah,” paparnya.

Untuk menjawab kebutuhan pengelolaan aset secara terintegrasi, Bagian Perlengkapan Setkab Kutim berencana bekerja sama dengan PT Sucofindo Tbk yang coba menawarkan aplikasi pengelolaan aset terintegrasi berbasis teknologi. Hal guna menyiapkan data secara akurat mengenai jumlah dan nilai barang/aset milik daerah yang dikuasai Pemkab Kutim.

Selanjutnya memberikan informasi kondisi terkini, sehingga dapat dimonitor pemeliharaannya, membantu ketersediaan database aset dalam informasi dan pengelolaan yang terintegrasi, membantu dan mempermudah Pemkab Kutim dalam memberikan keterangan nilai untuk aset yang ditemukan di lapangan. Dengan melakukan penelusuran data maupun informasi secara cepat dan akurat serta memberikan kepastian dalam menyusun pertanggungjawaban APBD  di masa mendatang.

Sekda Ismunandar mengimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Kutim untuk menyiapkan data/informasi barang yang akurat, transparan dan lengkap.

“Langkah ini sebagai dasar dari pengelolaan aset yang terintegrasi, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan aset dengan baik dan menjadi teladan bagi daerah daerah lain di Indonesia,” tegasnya. (kmf6/san/k9)


sumber http://www.kaltimpost.co.id