Pemerintah Didorong Perketat Impor Ponsel

Jumat, 22 Agustus 2014 | 08:46


Pemerintah diharapkan lebih memperketat impor telepon selular (Ponsel) yang volume maupun nilainya terus meningkat sejak tahun 2010 lalu. Karena jika tidak dibatasi, dikhawatirkan akan semakin sulit menggaet investor membangun pabrik ponsel di tanah air. Direktur Public Trust Institue, Hilmi Rahman Ibrahim, di Jakarta, Kamis (21/8), mengemukakan, volume impor ponsel legal pada tahun 2013 sudah mencapai 53,4 juta unit dengan nilai US$ 1,829 miliar. Angka ini jauh melonjak dibanding tahun 2010, yang volumenya baru tercatat 40,5 juta unit dengan nilai US$ 1,526 miliar. “Itu baru ponsel yang diimpor secara legal, yang illegal juga lebih banyak,” kata Hilmi.

Sementara dilihat dari negara asal, menurut Hilmi, Tiongkok menjadi negara pengimpor terbanyak, yaitu 37 juta lebih atau 85% dari total impor 2013, dengan berbagai merk, mulai Nokia, Samsung, Mito, Evercross, Smartfren, dan lain-lain.

Dari sisi harga, lanjut Hilmi, impor ponsel didominasi oleh low end product dengan harga di bawah Rp 1 juta (80,7%), antara Rp 1 juta – Rp 2,5 juta (12,9%), harga antara Rp 2,5 juta – Rp 5 juta (3,7%), dan di atas Rp 5 juta (2,6%). Jadi, menurut Hilmi, meskipun merknya bermacam-macam, pasar ponsel di tanah air didominasi oleh impor dari China, dengan harga yang semakin lama semakin murah atau terjangkau. Dengan kata lain, Hilmi menyimpulkan, negara-negara maju penghasil ponsel mengalihkan lokasi produksinya ke negara-negara lain dengan mempertimbangkan aspek kemudahan investasi, lebih efisien dan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang.

“Inilah yang harus kita rebut, dengan mendorong pemerintah memperketat aturan impor ponsel, agar para produsen mau berinvestasi di Indonesia, yang jumlah pasarnya tidak perlu diragukan,” papar Hilmi.

Hilmi mengkhawatirkan semakin melonjaknya ketergantungan Indonesia pada pasar impor ponsel jika tidak ada pembatasan yang ketat dari pemerintah. Padahal, industri ini termasuk jenis padat karya yang bisa diproduksi di dalam negeri, meskipun sebagian bahan bakunya harus diimpor dari negara lain.

Hilmi juga mensinyalir, selain impor resmi, sesungguhnya impor ponsel secara illegal saat ini jumlahya jauh lebih besar. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk melakukan pengendalian impor, di antaranya dengan menerapkan ketentuan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI), dan stikerisasi dengan maksud memberantas peredaran impor illegal.

Perkuat Peran Sucofindo – Surveyor Indonesia

Terkait dengan upaya memperketat impor ponsel itu, Hilmi menyarankan pemerintah memperkuat peran strategis PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan sebagai sebagai surveyor/pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) untuk produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan computer tablet. “Tugas kedua BUMN itu perlu lebih difungsikan tidak sekedar sebagai pelaksana VPTI, tetapi juga memberikan evaluasi & laporan agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan lanjutan dalam pembatasan impor ponsel,” papar Hilmi.

Diakui Hilmi, PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia tentunya sudah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam pengendalian impor. Namun laporan tersebut hanya akan menjadi fungsi administrasi semata layaknya database importasi ponsel, jika pemerintah tidak menindaklanjuti laporan tersebut untuk melahirkan kebijakan yang menguntungkan tumbuhnya industri ponsel di tanah air.


sumber http://www.beritasatu.com