Dongkrak Ekspor Ikan, KKP Janji Fasilitasi Sertifikat MSC

Jumat, 23 Mei 2014 | 08:20


Kementerian Kelautan dan Perikanan berjanji akan memfasilitasi industri perikanan untuk mendapatkan The Marine Stewardship Council (MSC) guna mendongkrak pasar ekspor. Sekretaris Jenderal KKP Syarif Wijaya mengatakan saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan WWF memfasilitasi proses mendapatkan sertifikat MSC untuk komoditi perikanan antara lain tuna mata besar, tuna sirip kuning, cakalang, kerapu, kakap merah, dan rajungan.

"Selain itu Indonesia juga dalam proses mendapatkan sertifikasi MSC untuk perikanan pole and line di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta handline di Samudera Pasifik dan di Samudera Hindia," katanya di ITB Bandung, Kamis (22/5/2014).

Menurutnya, sertifikasi ini sekaligus untuk program perbaikan sektor perikanan secara berkesinambungan.

Untuk mendapatkan sertifikat MSC, katanya, perusahaan dan nelayan harus melalui proses pengujian yang sangat ketat.

“Kami terus mendorong perusahaan bersama nelayan mengikuti program sertifikasi itu.”

Selain itu, katanya, potensi kelautan dan perikanan di Indonesia selama ini belum menjadi prioritas utama pembangunan di kalagan pemerintah.

KKP mengklaim apabila potensi itu digarap optimal maka pendapatan negara yang akan didapat mencapai US$1,2 triliun.

Dia menjelaskan potensi ini lebih besar dibandingkan produk domestik bruto (PDB) nasional yang mencapai US$ 1 triliun.

Berdasarkan catatan, pada triwulan III/2013 PDB perikanan mencapai 6,45%. Data ini menunjukkan perkembangan PDB perikanan tumbuh di atas PDB pertanian 3,27% dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,82%.

Apabila dibandingkan dengan triwulan III/2012 nilai PDB perikanan naik sebesar 6,42% yakni dari Rp42,8 triliun menjadi Rp45,4 triliun pada 2013.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menilai pembangunan di sektor kelautan dan perikanan selama ini belum membuahkan hasil memuaskan.

Menurutnya, tidak sedikit program-program yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan taraf hidup nelayan.  Akan tetapi, hal ini tidak tampak di lapangan.

“Para nelayan tradisional pada kenyataannya masih terpinggirkan. Hal ini ditandai makin derasnya ikan impor yang masuk ke Indonesia seperti dari Vietnam dan Thailand,” katanya.

Dia menjelaskan, kurangnya tempat pelelangan ikan (TPI), yang seharusnya bisa menjadi akses transaksi nelayan pun selama ini belum optimal. Sehingga para nelayan masih mengandalkan tengkulak dalam menjual hasil produksinya.

Kondisi ini diperparah dengan sulitnya nelayan mengakses modal di perbankan, terutama bagi kapal nelayan di bawah 10 GT.

“Kami harap pemerintah membangun infrastruktur dasar seperti akses mudah diperbankan, tempat pelelangan ikan, dan microfinance berbasis komunitas nelayan. Sehingga hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kesejahteraan nelayan,” tegasnya.  (Dimas Waradhitya Nugraha)

oleh Adi Ginanjar Maulana
http://industri.bisnis.com/read/20140522/99/230083/dongkrak-ekspor-ikan-kkp-janji-fasilitasi-sertifikat-msc