Surveyor Beras Impor akan Dibiayai Negara

Rabu, 26 Februari 2014 | 07:55


Kementerian Perdagangan sudah menerima rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait karut-marut importasi beras. Salah satu yang menjadi sorotan ialah rekomendasi terkait pembiayaan jasa surveyor oleh negara."Sudah ada surat dari BPK. Surveyor dibiayai oleh negara tidak boleh dibayar importir. Sekarang rekomendasi surveyor dibayar negara. Artinya, tuannya kita," ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Selasa (25/2).

Namun, Lutfi tidak mengungkapkan lebih jauh teknis pelaksanaan itu. "Tapi clear dari poin itu ada surveyor (KSO Surveyor Indonesia-Sucofindo) yang harus kami tegur," katanya.

Sekadar informasi, terkait rencana pembayaran jasa survei oleh negara, ada sekitar 1.700 komoditas perdagangan yang memerlukan jasa surveyor. Bila hal tersebut hendak diterapkan secara konsisten, semua jasa surveyor dari komoditas tersebut harus dibiayai negara. (Anshar Dwi Wibowo)


sumber http://www.metrotvnews.com