Mekanisme Pemeriksaan Impor Perlu Disempurnakan

Jumat, 14 Februari 2014 | 09:47


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan mekanisme terhadap impor perlu disempurnakan karena masih terdapat celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para penyelundup gunan memasukkan barang secara ilegal. Hal ini terkait dengan adanya temuan beras impor asal vietnam ilegal yang masuk dengan mempergunakan izin beras impor asal Thailand jenis Thai Hom Mali.Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) DJBC Susiwijono menjelaskan, usulan tersebut juga terkait pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menduga adanya konflik kepentingan pada mekanisme pemeriksaan barang impor karena saat ini jasa surveyor dibiayai oleh perusahaan importir.

Namun, dirinya enggan menjelaskan lebih lanjut rekomendasi DJBC untuk menyempurnakan mekanisme tersebut karena masih dalam proses penggalian fakta dugaan BPK tersebut.

"Faktanya harus kita buktikan. Idealnya dibiayai negara pun, kalau mekanisme masih seperti ini masih ada kekurangan di situ. Jadi ini in line usulan pak ketua BPK itu bagus sekali supaya objektif. Cuma kami perlu usulkan penyempurnaan masalah mekanisme cara memeriksa, kami pandang harus disempurnakan," tutur Susiwijono dikantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/2) malam.

Susiwijono menjelaskan, berdasar regulasi saat ini, otorisasi dalam menetapkan pihak yang menjalankan mekanisme pemeriksaan barang impor ada pada Kementerian Perdagangan, melalui Keputusan Mendag No.33/2008. Dalam hal ini Kemendag menunjuk Sucofindo dan Surveyor Indonesia (SI) dalam menjalankan pemeriksaan tersebut.

Pada kasus dugaan beras impor ilegal, katanya, hasil pemeriksaan laboratorium DJBC dan surveyor ternyata berbeda. DJBC menemukan bahwa banyak beras asal Vietnam yang masuk dengan mempergunakan izin Thai Hom Mali.

Dengan hasil temuan ini, katanya, maka DJBC sementara inimeningkatkan status impor beras dari resiko rendah atau jalur hijau (low risk) ke resiko tinggi atau jalur merah (high risk).

"Kami concernnya ketemu apa pun nanti kita akan usulkan dalam konteks penyempurnaan Permendag, pemeriksaan surveyor. Kemarin kan izinnya Thai Hom Mali, surveyor begitu disuruh periksa barang kan referencenya ada 4 parameternya: varietas harus KDML 105, panjang bulir, dan lainnya. Kita ga bilang selama ini jelek, tapi pengalaman ini kami merekomen harus ada penyempurnaan," tegasnya.

Dia mengaku tidak bisa memastikan kapan peningkatan status resiko beras impor akan dikembalikan seperti semula karena bersifat dinamis mengikuti situasi dan kondisi yang ada.

Apabila masyamrakat membutuhkan pasokan beras yang lebih banyak dan pemerintah membuka keran impor, maka status resikonya akan dikembalikan ke rendah.

"Contoh lebaran atau gagal panen, maka DJBC akan evaluasi dan kita low risk, kita percepat. Tapi saat panen raya kita kencengin, jadi risk grade dinamis. DJBC harus fleksibel," tukasnya.

sumber http://www.beritasatu.com