Pemerintah Perketat Impor Beras

Kamis, 06 Februari 2014 | 09:03


Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan memperketat perizinan impor beras dan tata niaga perdagangan beras. Mekanisme impor beras kualitas khusus (premium) dinilai masih memerlukan penyempurnaan untuk mencegah praktik penyelundupan.





    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, Selasa (4/2), mengatakan, sistem yang selama ini berlaku masih sistem manual.

    "Ini sudah berjalan bertahun-tahun, tetapi memang selama ini tidak ada masalah serius. Jadi, kasus sekarang kita jadikan era untuk melakukan perbaikan. Proses perizinan juga akan kita buat seperti hortikultura, dengan sistem online menggantikan manual," tutur Bayu di Jakarta, Selasa (4/2).

    Walau begitu, dia menjelaskan, aturan pengetatan impor untuk beras tidak spesifik sama dengan proses perizinan importasi produk hortikultura dan daging sapi. Pasalnya, importir tidak diharuskan memiliki cold storage atau lemari pendingin dan infrastruktur lainnya.

    "Kadar air beras di bawah 14 persen, jadi beda dengan daging dan jenis hortikultura. Dengan kadar air itu, beras bisa tahan disimpan hingga 12 bulan," ujar Bayu. Dengan perbedaan itu, maka infrastruktur importir beras tidak semendetail importir hortikultura.

    Pada kesempatan itu, Bayu menyatakan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik beras. Bukan hanya dokumen dan melakukan perubahan kode HS (harmonized system) untuk produk beras. Dengan begitu, ada perbedaan HS beras medium dan premium.

    Kemdag juga berharap Kementerian Pertanian dapat memperkuat dasar hukum untuk mekanisme importasi. Sedangkan Kemdag akan memasukkan uraian barang dalam dokumen SPI (surat persetujuan impor) agar lebih spesifik.

    Sampai saat ini, menurut Bayu, proses pengajuan impor beras khusus untuk tahun 2014 masih belum berjalan dan belum ada perhitungan dari pemerintah.

    "Pihak Sucofindo diharapkan mengintensifkan preshipment. Sementara spesifikasi produk dan uraian barang dan kolom SPI lebih spesifik, kita (Kemdag) yang siapkan," kata dia.

    Kementerian Pertanian (Kemtan), menurut Bayu, juga akan bekerja lebih intensif dan menerapkan sistem online.

    "Ini adalah pelajaran bagi kita, ada hal-hal yang kita harus sempurnakan izinnya dan tentu saja agar dibedakan HS Code-nya," kata Bayu.

    Terkait dengan beras impor ilegal yang berasal dari Vietnam, Wamendag menerangkan, hasil uji laboratorium mengungkapkan beras impor dari Vietnam, yang diduga medium (ilegal) ternyata adalah beras premium.

    Bayu mengaku masih heran dengan harga beras premium asal Vietnam di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Harganya bisa lebih murah dari beras medium, bahkan beras premium lokal.

    Melihat fakta itu, dia menduga ada pihak-pihak yang bermain di balik isu soal beras ilegal. Artinya, saat ini pihaknya berfokus pada investigasi soal alasan beras premium eks Vietnam bisa lebih murah.

    "Apakah ini persaingan bisnis atau jangan-jangan sebuah hal yang bukan bisnis, sekadar untuk memperkeruh suasana. Itu yang masih kita coba telusuri," ungkap Bayu.

    Saat ini, menurut dia, tim dari Kemdag tengah mengkaji dan menyelidiki dugaan atas kasus itu. "Kenapa harga beras premium dijual lebih murah? Apakah harga itu berlaku hanya untuk hari itu atau sampai sekarang? Dan, apakah ini praktik bisnis biasa atau ada maksud lain?" tuturnya.

    Dari data di lapangan, beras premium yang harusnya dijual Rp 9.500 hingga Rp 13.000 per kg. Ternyata di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, dijual hanya berkisar Rp 7.000 sampai Rp 8.500 per kg. Saat ini pemeriksaan masih berlanjut.

    BPK Periksa

    Terkait kasus ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ali Masykur Musa menuturkan, pemeriksaan terkait masuknya 16 ribu ton beras impor akan tetap dilakukan walau Gita Wirjawan mundur sebagai Menteri Perdagangan.

    "Kita institusi, yang kita periksa kelembagaan, siapa saja yang berkaitan dengan izin itu yang diperiksa, tidak kenal mundur atau tidak mundur menterinya," kata Ali Masykur Musa usai berdialog dengan Kontak Tani dan Nelayan Andalayan (KTNA) Jawa Barat, di Bandung, Selasa (4/2).

    Dia mengungkapkan, dengan adanya kasus itu terdapat tiga kerugian yang diakibatkan oleh kebijakan impor beras. Kerugian itu, menurutnya, diprediksi akan menghancurkan sistem pertanian di Indonesia.

    "Pertama kerugian negara yang bea masuknya tidak diterima negara. Lalu, rusaknya harga beras di tingkat petani dan pasar. Selanjutnya mengakibatkan semangat untuk bertani tidak lagi menarik," papar dia.

    Ali yang menjadi auditor BPK bidang pertanian menuturkan, saat ini pihaknya telah menyiapkan tim untuk turun ke lapangan, memeriksa masuknya beras impor dari Vietnam. "Ada tiga hal terkait pemeriksaan itu. Pertama, beras 16 ribu ton yang masuk legal atau ilegal. Ini yang kita periksa pertama, menjadi bagian perhatian kita," kata dia.

    Kedua, menurut dia, BPK akan melihat apakah ada unsur kerugian negara atau tidak dalam proses impor beras dari Vietnam. "Dan yang terakhir, kita akan lihat regulasi antarkementerian yang saling silang atau terkait. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian," tuturnya.

    Di bagian lain, Komisi IV DPR RI menyatakan terus menelusuri biang kerok lolosnya beras impor ilegal asal Vietnam. Anggota Komisi IV DPR RI, Siswono Yudohusodo, mengatakan, komisinya sudah memanggil Kementerian Pertanian mengenai beras impor Vietnam kemarin. Ditambahkannya, dipastikan telah terjadi pelanggaran oleh importir dengan menyalahgunakan izin yang diberikan. (Budi Seno/Abdul Choir/Sabpri Piliang)

oleh Bayu Krisnamurthi,
sumber http://www.suarakarya-online.com