Pemerintah Daerah Mesti Bangun Kekompakan

Jumat, 01 November 2013 | 08:52


Menghadapi gempuran persaingan yang akan dihadapi pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang aktif berlaku Januari Tahun 2016 mendatang, kementerian perdagangan menilai, hingga saat ini belum terjalin kekompakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah kota. Sebab, seringkali arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak seiring sejalan dengan sejumlah pemerintah kabupaten/ kota yang ada di provinsi tersebut.

Demikian disampaikan Tenaga Ahli Kementerian Perdagangan RI, Gusmardi Bustami kepada wartawan pada Acara Bertajuk Peran PT. Sucofindo (Persero) Pada Dunia Usaha Di Jawa Barat dalam Menghadapi AFTA Tahun 2016 di Hotel Horison, Jln. Pelajar Pejuang, Bandung, Rabu (30/10/13).

Bila hal ini terus berlangsung, minat investasi bisa berkurang. Jangankan terhadap pihak asing, terhadap pihak lokal saja birokrasi bisa menjadi sangat rumit. Sebab, adanya perbedaan pandangan tadi, antara pihak pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/ kota. Semestinya, berbagai hal terkait perizinan dikurangi dan birokrasinya disederhanakan,” ujar Gusmardi.

Ia mengatakan, bagaimana Indonesia akan bisa bersaing dengan sejumlah kekuatan lain di ASEAN, bila internalnya belum bersikap padu. Oleh karena itu, hal ini mesti menjadi tantangan yang diselesaikan sebelum MEA mendatang. Apalagi, sejumlah “pekerjaan rumah” juga masih mesti dibenahi di Indonesia, agar bisa berperan aktif pada MEA.

Salah satu “pekerjaan rumah” tersebut antara lain, hingga saat ini, tingkat ekspor internal negara ASEAN masih hanya sekitar 25 persen saja. Meski mengalami peningkatan dibandingkan 10 tahun lalu, yakni 19-20 persen, hal tersebut masih belum cukup dan jauh dari persentase ideal. Mestinya, tingkat ekspor internal negara ASEAN bisa mencapai setidaknya 45-48 persen.

“European Free Trade Association (EFTA) sudah mengalami tingkat ekspor internal sebesar 70 persen. Sementara itu, North American Free Trade Agreement (NAFTA), sudah mencapai sekitar 45 persen. Mestinya, ASEAN dapat mencapai angka tersebut dan MEA inilah yang mestinya dijadikan momentum. Apalagi, sebetulnya dari sisi produk barang, pasar bebas antara negara ASEAN telah diberlakukan sejak 2 tahun lalu,” kata Gusmardi.

Hingga saat ini, persiapan Indonesia dapat dikatakan telah cukup dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN lainnya. Sebab, masih ada sejumlah negara lain yang memiliki persiapan lebih baik dari Indonesia. Dari rata-rata persentase ratifikasi 72 persen dari seluruh negara ASEAN, Indonesia memiliki persentase 82 persen. Berada di atas Vietnam, Myanmar, dan Thailand, tapi masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Terkait sektor jasa, dari 70 sektor jasa yang mesti diliberalisasi hingga akhir Tahun 2015, baru terpenuhi sekitar 30 sektor jasa. Terkait hal ini, Gumardi menekankan, agar tenaga kerja Indonesia memiliki keahlian yang handal untuk menghadapi persaingan. Terutama pada sektor jasa inspeksi dan surveyor yang menurutnya masih sangat lemah pada SDM Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Kadin Jabar, Agung Suryamal Sutisno mengatakan, peningkatan kualitas SDM juga mesti dibarengi dengan adanya sertifikasi yang diakui oleh negara ASEAN lainnya, dan adanya sejumlah pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia tidak akan kalah bersaing dan menjadi penonton pada MEA mendatang. (A-207/A-108)**

sumber http://www.pikiran-rakyat.com/