Mangkir Bangun Hunian Berimbang, Pengembang Bisa Dipenjara

Rabu, 17 Juli 2013 | 09:38


Guna mengimbangi pertumbuhan perumahan, maka para diminta mengembangkan kawasan hunian berimbang dengan pola 1:2:3. Pola 1:2:3. Namun, jika ada pengembang yang terbukti tidak membangun sesuai dengan kewajiban, maka pengembang tersebut akan medapat hukuman.Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menjelaskan, pola tersebut yakni membangun satu hamparan rumah mewah, dua hamparan rumah menengah dan tiga hamparan rumah sederhana dalam satu kawasan.

Dia mengatakan, saat ini sudah diturunkan tim audit dari Sucofindo dan Litbang Kemenpera untuk menginventarisasi ketaatan pengembang terhadap hunian berimbang 1:2:3. Proses audit tersebut dilakukan secara terbuka dalam satu bulan secara bertahap.

"Misalnya ada laporan masuk 10 pengembang, 10 pengembang itu akan langsung kita proses," kata dia usai menghadiri Awarding Pewarta Foto Indonesia di Jakarta, semalam.

Untuk sementara audit masih dilakukan di wilayah Jabodetabek. Rencananya setelah Lebaran, Kemenpera akan  mengajukan peringatan pertama, kedua dan ketiga. Jika peringatan tersebut tidak terealisasi, maka  pengembang bersangkutan akan langsung diajukan tuntutan hukum.

"Kita langsung ajukan tuntutan hukum kalau mereka tidak memenuhi persyaratan uu. Tidak ada lagi hukum perdata, berdasarkan UU baru yang merupakan turunan UU Perumahan, hukumannya teguran dan pidana," sebutnya.

Pemberian teguran tersebut dilihat berdasarkan IMB. Misalnya yang seharusnya tertera kewajiban membangun hunian 1:2:3, ternyata yang direalisasikan hanya pembangunan 1 (hamparan rumah mewah) saja, sehingga harus dipertanyakan. Teguran pertama dalam bentuk teguran langsung dari Menpera. Kemudian jika tidak terealisir akan diikuti teguran selanjutnya.
 
"Kemudian jika dia minta jangka waktu berapa lama bangun kita kasih, terus kalau masih tidak bangun juga langsung teguran ketiga dan selanjutnya kita ajukan tuntutan hukum. Diserahkan kepada penuntut negara, Kejaksaan," tegasnya.

Lebih lanjut Djan menyatakan, pihaknya membolehkan syarat yang diajukan pengembang untuk membangun hunian berimbang tidak dalam satu kawasan, namun tetap dalam satu areal.

"Boleh bangun tidak dalam satu kawasan. Beda kabupaten misalnya. Boleh, kita izinin. Tapi arealnya tetap Jangan dibangun di Papua. Harus dekat dengan Jakarta, karena kebutuhannya orang Jakarta," tandasnya. (nia)
  
oleh Nur Januarita Benu -
sumber http://property.okezone.com/