Audit Energi : Sucofindo Siap Bantu Kepedulian Dunia Usaha Terhadap Lingkungan

Rabu, 15 Mei 2013 | 09:10


Industri nasional perlu melakukan audit energy berkala agar mampu menyusun strategi konservasi lingkungan yang lebih efektif. Sebagaimana diamanatkan dari peraturan pemerintah (PP) no. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi, “bahwa perusahaan pengguna energi yang mengkosumsi lebih dari atau sama dengan 6000 TOE (ton oil equivalent) pertahun wajib untuk melaksanakan audit energi secara berkala”.

Selain menunjang pelestarian lingkungan Kebijakan pemerintah tersebut, juga dapat mengurangi biaya produksi tanpa berpengaruh terhadap kualitas produksi, sehingga dengan audit, bisa diketahui efektifitas penggunaan energi sebuah perusahaan

Disamping itu, audit energi juga merupakan metode untuk mengukur efisiensi penggunaan energi terhadap produktivitas yang dihasilkan. Sehingga, perusahaan yang telah memiliki data rasio konsumsi energi dapat melakukan perbaikan dan optimalisasi penggunaan energi.

“Saat ini, sebagian besar audit energi yang dilakukan masih ditujukan untuk melengkapi salah satu kriteria penilaian layak (Proper) yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Tetapi itu juga sudah merupakan langkah awal yang positif bagi perusahaan dalam mengevaluasi pemanfaatan energi dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan”, kata Rudiyanto, Direktur Komersial II Sucofindo, dalam sambutan acara Customer Gathering dan Seminar Audit Energi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (2/5).

Rudiyanto melanjutkan, Organisasi internasional untuk standarisasi juga telah mengeluarkan standar ISO 50001:2011 mengenai Sistem Manajemen Energi. Sucofindo sebagai perusahaan jasa inspeksi, pengujian dan sertifikasi yang terbesar di Indonesia, juga sudah dapat menyediakan jasa audit energi dan sertifikasi ISO 50001:2011.

Jasa tersebut menambah layanan jasa audit dan sertifikasi sistem manajemen yang sudah ada, seperti ISO 9001, ISO 14001, Sertifikasi Produk, SMK3, OHSAS 18001, Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan Sistem Manajemen Terintegrasi.

“Kami juga terus mengembangkan skema sertifikasi baru untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam memenuhi tuntutan pasar nasional maupun internasional,” ujar Rudiyanto.
“Audit energi merupakan kunci pendekatan sistematik untuk membuat keputusan pada area manajemen energi dengan tujuan untuk melakukan konservasi energI melalui program-

program penghematan energi atau pemanfaatan proses yang lebih efisien”, demikian disampaikan oleh Tjatur Udjianto dari Politeknik Negeri Bandung dalam presentasi pada seminar tersebut.

Lebih lanjut  tjatur menyatakan, bahwa yang menjadi tujuan mendasar dari audit energi adalah sebagai langkah untuk konservasi dan terciptanya menajemen energi untuk memberikan pelayanan/ produk yang prima dengn biaya energi yang rendah serta berdampak minimal bagi lingkungan, sehingga menghasilkan suatu usulan atau rekomendasi konservasi energi.

Audit Energi sering dilakukan: di pertambangan umum (batubara, timah, nikel), di pertambangan minyak (lapangan produksi, kilang). bangunan komersial (perkantoran, hotel, mall / plaza, apartemen, rumah sakit). Audit penggunaan BBM serta kajian diversifikasi / efektivitas penggunaan energi di unit pembangkit listrik. pada industri pupuk, industri tekstil, industri plywood, industri kertas, industri semen, industri baja dan industri keramik

Dengan program konservasi energy, kata Tjatur, perusahaan dapat memperoleh benefit ekonomi secara langsung, perusahaan menjadi lebih kompetitif karena berkurangnya biaya energi. “Dampak akhirnya,  ketersediaan energi dan harga energi bagi industri tetap terjaga ,” katanya

Saat ini Pemerintah juga sedang merevisi rancanangan undang-undang (RUU) 30/2007 tentang panas bumi dengan tujuan percepatan pengembangan panas bumi untuk kebutuhan rakyat, dimana diantaranya seperti penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, izin lingkungan wajib dimiliki sebelum kegiatan eksplorasi dan eskpoitasi, peran serta kepemilikan sebesar 10 persen oleh BUMD maupun BUMN dan kewenangan menteri dalam penghendtian sementara pencabutan dan pembatalan izin yang dikeluarkan oleh pemda.