Perlukah Sertifikasi Keamanan Pangan

Rabu, 27 Maret 2013 | 14:34


Tuntutan konsumen terhadap produk pangan semakin tinggi. Konsumen tidak hanya menginginkan produk pangan yang enak, bergizi, dan halal (bagi konsumen muslim) namun juga aman untuk dikonsumsi.Dalam menjamin keamanan pangan, pemerintah telah mengeluarkan UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. BPOM selaku lembaga yang berwenang, mengatur dan memastikan produk yang beredar di Indonesia mengikuti regulasi yang ditetapkan.

Selain regulasi, dikeluarkan juga Standar Nasional Indonesia (SNI), seperti SNI 01-6729-2002 tentang Sistem Pangan Organik. SNI, yang bersifat sukarela diadopsi dari standar/ketentuan internasional dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Di tingkat internasional, keamanan pangan dijamin dengan banyak sistem manajemen, antara lain Good Manufacturing Practice (GMP), ISO 22000 dan HACCP.


Manakah sistem manajemen keamanan yang harus diterapkan industri pangan nasional?

Industri pangan harus memberikan jaminan keamanan pangan yang dihasilkan aman untuk konsumen. Industri pangan yang beroperasi dan mengedarkan produk pangannya di Indonesia wajib mengikuti regulasi yang diatur oleh BPOM.

Sistem manajemen keamanan pangan yang berlaku secara internasional akan sangat baik apabila diadopsi dan diterapkan dalam industri pangan nasional. Namun industri dapat memilih sertifikasi yang baik dan tepat bagi industrinya.

Untuk membantu tercapainya keamanan pangan, Sucofindo melakukan sertifikasi sistem manajemen terkait pangan, antara lain Good Manufacturing Practice (GMP), ISO 22000, dan HACCP. Dengan sertifikasi keamanan pangan, mutu dan keamanan terjamin dan produknya dapat diterima dan mampu bersaing di pasar internasional.