Era Baru Tata Kelola Hutan Indonesia

Selasa, 26 Februari 2013 | 14:46


Melibatkan banyak pihak, transparan dan diakui oleh dunia. Mendapat kemudahan ekspor lebih praktis dan efisien.
Pembalakan liar (illegal logging) tak cuma merugikan negara secara ekonomi, tapi juga merusak lingkungan. Kerugian yang diderita negara akibat pembalakan liar, itu  mencapai Rp 83 miliar per hari atau Rp 30,3 triliun per tahun. Tak hanya itu, praktik ini telah memusnahkan tiga perempat hutan alam yang ada di Indonesia. Setiap tahun hutan Indonesia hilang seluas 41.400 kilometer persegi, hampir sama dengan luas negara Swiss. Kegiatan pembalakan liar ini tidak berdiri sendiri, seperti lingkaran setan saling mengait dalam suatu jaringan bisnis kayu ilegal yang melibatkan para pemodal, pembalak kayu, pengusaha transportasi
 
kayu, pedagang kayu, industri pengolahan kayu, dan oknum aparat penegak hukum. Negara pun seperti kewalahan memutus lingkaran ini.  

Dimulai dari  pertemuan sejumlah negara di Bali pada tahun 2001, mereka berkumpul untuk mencari cara terbaik mengatasi pembalakan liar ini. Pertemuan itu menghasilkan Bali Declaration, upaya memutus pembalakan liar terus diupayakan.  “Pemberantasan pembalakan liar itu dilakukan dari dua sisi, penegakan hukum dan perbaikan sistem,” ungkap Dwi Sudharto, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan, Kementerian Kehutanan.

Dwi menambahkan, dari sisi penegakan hukum terus dijalankan. Semua yang melanggar dan terkait dengan praktik haram tersebut harus dihukum. Sementara itu dari sistemnya terus dibenahi. Bagaimana caranya kayu illegal ini tidak bisa bergerak secara bebas. Dengan kata lain, dibuat sistem agar tidak ada industri yang mau menerima kayu dari hasil ilegal. Atas dasar itu diretaslah Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK), sistem ini merupakan pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

SVLK ini diinisiasi sejak tahun 2001, perjalanan panjangnya hingga tahun 2007 bertemu dengan negara Uni Eropa (UE) yang punya keinginan serupa.  Negara UE ingin semua kayu yang masuk ke sana legal, gayung pun bersambut.  “Namun tidak benar kalau kita disetir mereka, kita ini bangsa yang bermartabat. Masa mengelola hutan saja tidak bisa,” papar Dwi.

 
Berbagai perangkat hukum pun dibuat, dengan sistem ini kayu yang masuk industri itu harus jelas, mereka tidak bisa main-main lagi.  Industri tidak bisa macam-macam, kayu yang berasal HTI (Hutan Tanaman Industri), HPI (Hutan Produksi Indonesia), HPH (Hak Penguasaan Hutan), hutan rakyat, hutan desa semuanya harus legal. Industrinya juga harus dilegalisasi,  mereka harus disertifikasi hanya boleh mengelola kayu yang legal.

“Kementerian Kehutanan berperan sebagai regulator,” ungkap Dwi.  Implementasi di lapangan ada Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang mengacu ke ISO yaitu organisasi internasional untuk standarisasi memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga verifikasi.  Ada 11 lembaga verifikasi, merekalah yang  melakukan audit.  Apakah industri tersebut layak mendapatkan SVLK.  Salah satu lembaga yang memverifikasi kayu legal adalah PT Sucofindo.

   

BUMN inspeksi pertama di Indonesia ini sangat konsen untuk urusan SVLK. Dari sertifikat yang telah terbit, setidaknya 40% dikeluarkan oleh Sucofindo. BUMN ini didukung oleh 33 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak heran kalau di setiap sentra bisnis kayu ada kantor cabang Sucofindo.  “Mereka bagus, memiliki kantor cabang di mana-mana, sehingga bisa memverifikasi lebih banyak. Sucofindo itu kan BUMN jadi bisa lebih murah, karena mereka tak cuma cari untung tapi juga ada fungsi sosialnya. Beda dengan swasta yang profit oriented,” ungkap Dwi.

Selain itu ada juga jaringan independen yang mengawasi SVLK ini. Mereka adalah LSM  yang berjumlah 327, LSM ini terus memantau apakah benar industri tersebut layak mendapat SVLK. “Ini yang saya katakan era baru dalam pengelolaan hutan, semua dilakukan dengan sangat transparan,” kata Dwi. Karena itu tak heran bila dunia mengakui SVLK. “Maret mendatang kami akan melakukan penandatangan dengan UE, otomatis 28 Negara UE menerima SVLK kita,” ujar Dwi lagi.

Menurut Dwi, ke depan industri di Indonesia tak perlu banyak-banyak sertifikasi, cukup satu SVLK. Dengan UE ini, walau pangsa pasar kayu ke sana cuma 15% tapi punya peran strategis karena aturan di sana paling ketat.  Sehingga kalau sudah bisa masuk UE, ke negara lain akan lebih mudah. “Ke depan kita akan melakukan sosialisasi ke Jepang dan Australia,” katanya.

  Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, mengawasi ketika produk olahan SVLK tersebut mau diekspor.  Mardjoko, Direktur Ekspor Pertanian dan Kehutanan Departemen Perdagangan menjelaskan produk industri kehutanan yang berbahan baku kayu ketika melakukan ekspor harus dilengkapi dengan V-Legal setelah industrinya mengantongi sertifikat SVLK. Kalau sudah dilengkapi dengan dokumen itu, artinya produk yang mau diekspor itu berasal dari kayu yang legal, jelas asal usulnya, dijamin kelestarian hutannya, tidak merusak lingkungan dan tidak mengancam spesies apapun. 

Dengan V-legal ini produk yang diekspor  akan mendapat kemudahan, karena negara tujuan sudah mengetahui asal usul dari kayu tersebut.  “Karena belum semua negara mempunyai skema seperti ini, Indonesia adalah yang pertama, sehingga akan memberikan keuntungan bagi produk-produk kayu olahan Indonesia yang memiliki V-Legal untuk merambah pasar yang lebih luas,” ungkap Mardjoko.  “Lebih dari 50% eksportir kita sudah memiliki V-legal, karena lebih praktis dan efisien”.

Perhatian dan pengawasan terhadap legalitas perdagangan kayu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah di  berbagai belahan dunia. World Wildlife Fund (WWF) salah satu LSM (NGO) yang konsen pada lingkungan merupakan salah satu dari pengawas, apakah industri tersebut layak mendapat SVLK.  Aditya Bayunanda, Coordinator for the Global Forest Trade Network Programme WWF, menceritakan bahwa mereka punya Global Forest and Trade Network (GFTN). Ini adalah kumpulan perusahaan  
yang punya komitmen dalam bidang lingkungan, pembeli maupun produsen bergabung di situ. Kita ada di 30 negara dengan anggota sekitar 300 perusahaan.  “SVLK ini kita jadikan langkah awal untuk pengelolaan hutan yang lestari. Semua anggota GFTN  harus lulus SVLK,” kata Dito, sapaan akrabnya. 

Lebih jauh, Dito mengungkapkan WWF punya MoU dengan Sucofindo. Isi dari MoU mensyaratkan bahwa anggota GFTN agar melakukan sertifikasi SVLK melalui Sucofindo. Hal ini dilakukan agar sertifikasi yang dilakukan tidak berkali-kali sehingga lebih efisien. “Sucofindo itu ada di setiap kota besar sehingga memudahkan akses bagi anggota GFTN,” begitu alasan Dito, mengapa mempercayakan sertifikasi SVLK kepada Sucofindo.