Kadin Sosialisasikan Kebijakan Tindakan Karantina Ekspor

Senin, 17 Desember 2012 | 13:28


Sebagai lembaga layanan dunia usaha, Kadin Jateng tidak bisa lepas dari hal yang berkaitan dengan peran ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah antara lain kebijakan tindakan karantina ekspor. Kebijakan ini diperlukan bagi pengguna jasa atau eksportirTerkait dengan terbitnya regulasi dari berbagai instansi, termasuk regulasi karantina yang diprediksi akan menghambat proses ekspor dan menanggapi keluhan pengguna jasa atau ekspotir, melalui Kadin Jateng disampaikan kebijakan tindakan karantina ekspor sebagai berikut:

1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang akan selalu mendukung setiap regulasi instansi pemerintah sekaligus akan mendukung kelancaran arus barang khususnya ekspor tetapi tetap memegang prinsip-prinsip karantina yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kaidah Ilmu Hama Penyakit dan Pest Risk Analysis (PRA).

2. Karantina adalah sebagai upaya pencegahan hama penyakit atau Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar negeri dan dari satu area ke area lain didalam negeri atau keluarnya dari wilayah Indonesia.

3. Dalam upaya pencegahan ini tindakan karantina didasari oleh dua hal penting, yaitu: a) Sebagai payung hukum berdasarkan peraturan perundangan baik peraturan nasional (UU, PP, dan peraturan menteri) peraturan Internasional (OIE, IPPC, SPS dan Co-Dex), berlaku secara universal. b) Tindakan karantina berazaskan kaidah ilmu hama penyakit (ilmu serangga, bakteri, virus, cendawan, nematoda, mikoplasma, gulma, dan lain-lain) dan berdasarkan Pest Risk Analysis (PRA) yang harus dimiliki oleh petugas karantina.

4. Dalam memahami peraturan karantina dan kaidah ilmu hama penyakit antara petugas karantina dan para pelaku usaha sangat berbeda, sehingga pelaksanaan tindakan karantina kadang masih dianggap menghambat bahkan mereka menganggap aturan-aturan yang lain lebih penting daripada aturan karantina.

5. Kebijakan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dalam mendukung kelancaran arus barang dalam proses ekspor, adalah sebagai berikut: a) Komoditas ekspor yang termasuk LS Sucofindo, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang akan berkoordinasi denghan PT Sucifindo untuk mengoptimalkan pelayanan. b) Komoditas yang akan dikenakan sanksi closing time akan dibantu dengan pemeriksaan di luar instalasi dalam Pelabuhan Tanjung Emas, dengan syarat harus memberitahukan sebelumnya, bahwa barang tersebut akan kena sanksi closing time.

Eksportir diimbau untuk menjadwalkan waktu yang cukup dalam pelaksanaan proses ekspor, sehingga tidak dikenai sanksi closing time. c) Komoditas ekspor yang prosesnya di kawasan berikat, eksportir agar segera mengajukan permohonan kepada kepala Badan Karantina Pertanian, untuk dapat menetapkan kawasan berikat tersebut sebagai instalasi karantina, sehingga pemeriksaan karantina dapat dilakukan di kawasan berikat bukan di instalasi karantina (PT OBL) di pelabuhan pengeluaran.

d) permohonan eskpor dalam jumlah besar, eksportir dapat mengajukan permohonan pemeriksaan awal (inline inspection) secara berkala, untuk mempercepat proses pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan akhir) di instalasi karantina di pelabuhan pengeluaran.

6. Pemeriksaan awal di gudang pemilik dimaksudkan untuk menstandarisasi proses dan mengontrol terjadinya re-investasi hama penyakit (OPT), yaitu dengan cara sebagai berikut: a) Pemeriksaan gudang meliputi: letak lokasi gudang, kondisi gudang, sarana dan prasarana, sanitasi dan lingkungan. b) Pemeriksaan produk meliputi: asal bahan baku, jenis bahan baku, proses pengolahan, pemisahan bahan baku dengan produk akhir, cara pengemasan, jenis pengemasan, cara penyimpanan dan kondisi produk. Hasil akhir dari pemeriksaan di gudang adalah komoditas yang berkualitas dan bebas hama penyakit.

7. Pemeriksaan akhir di instalasi (di pelabuhan pengeluaran), dimaksudkan sebagai dasar untuk penerbitan Phytosanitary Certificate (PC), meliputi kepastian jumlah, kepastian jenis, kepastian alat angkut, kebenaran dokumen, keabsahan dokumen, kepastian media pembawa bebas dari hama penyakit (OPT), dan sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan tindakan karantina selanjutnya (penahanan, penolakan, pelakuan, pemusnahan, maupun pembebasan). Hasil akhir pemeriksaan dapat diterbitkan PC atau tidak.

sumber http://www.suaramerdeka.com