Kebijakan Subsidi BBM Tidak Bertanggung Jawab

Jumat, 30 November 2012 | 10:12


Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan selama ini salah kaprah dan tidak bertanggung jawab. Selain memperlemah ketahanan fiskal, kebijakan subsidi BBM membahayakan neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, dan nilai tukar rupiah.Atas dasar itu, mulai tahun depan pemerintah harus mulai mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap, mendekati harga keekonomiannya. Dana hasil pengurangan subsidi BBM harus dialokasikan untuk membiayai program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan fasilitas publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Demikian rangkkuman wawancara Investor Daily pada sejumlah nara sumber yang dilakukan terpisah, di Jakarta, Kamis (29/111).

Pemerintah tak perlu takut menaikkan harga BBM bersubsidi karena UU APBN 2013 memberikan kewenangan tersebut.

Pasal 8 Ayat 10 UU No 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga energi jika terjadi perubahan asumsi makro APBN. Pasal tersebut menyatakan, belanja subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro atau perubahan parameter subsidi berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Anggaran subsidi BBM tahun depan ditetapkan Rp193,8 triliun (termasuk bahan bakar nabati dan LPG 3 kg), lebih tinggi dari proyeksi realisasi subsidi BBM tahun ini Rp159,4 triliun. Anggaran subsidi BBM 2013 mengacu pada asumsi kuota 46,02 juta kilo liter (kl), harga jual premium dan solar Rp4.500 per liter, ICP US$100 per barel, dan kurs Rp9.300 per dolar AS.

Menurut Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter BI Hendar, tingginya defisit transaksi berjalan Indonesia belakangan ini berasal dari defisit neraca minyak akibat lonjakan impor komoditas tersebut. Selama Januari-Juli 2012, ekspor migas tercatat USS$23,1 miliar, sedangkan impornya mencapai US$24,2 miliar.

Tanpa ada langkah pengendalian BBM, menurut Hendar, impor minyak akan terus melonjak dan membebani neraca transaksi berjalan. “Tingginya defisit transaksi berjalan ikut berkontribusi terhadap pelemahan rupiah belakangan ini. Terlebih lagi, PT Pertamina membutuhkan devisa lebih dari US$100 juta per hari untuk mengimpor minyak dan BBM,” papar dia.

Kepala Grup Departemen Statistik dan Moneter BI Doddy Zulverdi menjelaskan, selama kuartal II-2012 defisit transaksi berjalan mencapai 3,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pada kuar tal II-2012, impor minyak membuat neraca pembayaran Indonesia (NPI) defisit US$9,14 miliar. “Sejak beberapa tahun terakhir, impor minyak memang telah berkontribusi negatif terhadap NPI,” tutur dia.

Itu sebabnya, BI menghendaki pemerintah segera menaikkan harga BBM bersubsidi. “Kita sudah bukan lagi negara eksportir minyak, namun sebagai pengimpor minyak. Ini membuat neraca pembayaran kita defisit,” ujar Doddy.

Opsi Naikkan Harga
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menegaskan, opsi penaikan harga BBM bersubsidi tahun depan masih diperlukan. “Setidaknya itu bisa menahan kuota BBM bersubsidi tidak jebol terlalu besar,” kata dia.

Menurut Rudi, harga BBM bersubsidi idealnya dinaikkan Rp1.500 – 2.000 per liter. Opsi paling ringan penaikan dilakukan secara bertahap setelah melihat kondisi ekonomi masyarakat.

Rudi memperkirakan, realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun depan tetap melebihi kuota. Sebab, kuota BBM bersubsidi 2013 sebanyak 46,02 juta kl dihitung dengan asumsi konsumsi tahun ini 44,04 juta kl. Padahal, realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun ini diproyeksikan membengkak menjadi 45,24 juta kl.

Dia memperkirakan kuota BBM bersubsidi tahun depan tetap jebol sekalipun pemerintah berhasil menjalankan berbagai program, seper ti menaikkan harga BBM bersubsidi, memberlakukan penghematan, dan melakukan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).

Rudi menjelaskan, pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi per tahun mencapai 2 juta kl. Jika realisasi konsumsi tahun ini mencapai 45,24 juta kl, tidak mungkin tahun depan hanya 46 juta kl. “Tapi kalau ketiga program itu jalan, konsumsi BBM bersubsidi bisa diper tahankan di bawah 48 juta kl, walau tidak bisa di bawah 46 juta kl,” kata dia.

sumber http://www.beritasatu.com