PENGURUSAN SVLK Usaha Kecil Kehutanan Dapat Subsidi

Rabu, 28 November 2012 | 11:16


Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan berharap pelaku usaha di sektor kehutanan, terutama skala kecil, tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya pembayaran pengurusan sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK). Terkait hal ini, ada subsidi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).   "Bagi pengusaha kecil lebih baik bersatu atau cukup pengurusnya saja yang mengurus perizinan dan lainnya," kata Menhut usai acara penanaman 5.000 pohon di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, pekan lalu.

    Penegasan ini disampaikan Menhut terkait keluhan mahalnya biaya proses pengurusan SVLK dari pengusaha perkayuan. Namun, dengan subsidi untuk pengurusan biaya SVLK ini, diharapkan tidak ada lagi keluhan, sehingga batas waktu yang ditentukan Kemenhut pada 22 Desember 2012 bisa terlaksana.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Rahardjo Benyamin mengeluhkan waktu yang sangat sempit dan mahalnya hiaya pengurusan SVLK. Karena itu, pelaku usaha meminta peninjauan kembali proses SVLK, terutama terkait minimnya unit usaha yang tersertifikasi.

    Saat ini, perusahaan pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam yang memperoleh sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) baru 41 unit, sedangkan pengakses SVLK hanya empat unit.

    Selanjutnya untuk jumlah IUPHHK yang aktif beroperasi sekitar 293 unit dan hutan tanaman yang memperoleh PHPL dan SVLK baru mencapai 22 unit atau 9,5 persen dari total sebanyak 231 unit.

    "Pelaku usaha hutan banyak yang mengeluhkan minimnya pendanaan dan biaya sertifikasi SVLK minimal Rp 500 juta. Kondisi ini sangat memberatkan pelaku usaha karena permintaan produk yang semakin menurun," katanya.

    Sementara itu, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Dwi Sudharto mengatakan, situasi dan perkembangan skema mandatory SVLK masih belum menggembirakan. Dari luas hutan alam dan produksi yang telah terjamin SVLK baru mencapai 5,7 juta hektare.

    Selama ini ada 33,6 juta hektare hutan alam dan produksi yang memasok 43,75 juta produk kayu lapis, veneer, kayu gergajian, dan chip.

    Menurut Dwi, produk-produk kehutanan, seperti kayu lapis, veneer, kayu gergajian, dan chip, diekspor ke Uni Eropa. Pada tahun lalu, ekspor produk kayu ke Eropa mencapai 729.630 ton. Ekspor kayu ke Eropa sebenarnya tidak terlalu besar. Namun, kebijakan di Uni Eropa tentang SVLK akan menular ke negara-negara tujuan ekspor potensial lainnya, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. (Joko S/B Sugiharto)

sumber http://www.suarakarya-online.com