ATURAN IMPOR HORTIKULTURA: Peritel khawatir pasokan kosong

Senin, 01 Oktober 2012 | 08:26


Kalangan peritel tetap mengkhawatirkan akan terjadi kelanggan pasokan hortikultura meskipun pemerintah telah merelaksasi sejumlah aturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur soal impor hortikultura.

Wakil Sekjen Aprindo Satria Hamid Ahmadi mengatakan peritel masih menggunakan pasokan yang ada untuk memenuhi permintaan hortikultura.
 
"Kekhawatiran pasokan berkurang itu ada, apalagi aturan mengenai impor produk hortikultura baru dikeluarkan," katanya di Jakarta, Jumat (28/9).
 
Dia mengatakan aturan baru tersebut membuat impor produk hortikultura menjadi lebih susah.
 
Satria memberi contoh, dalam aturan itu tertera permendag berlaku sejak Jumat (28/9). Hanya saja, peritel belum mengetahui apakah impor yang dilakukan sebelum tanggal 28 sudah terkena aturan baru atau belum.
 
"Sampai di Indonesianya misalnya setelah tanggal 28, tapi pengirimannya sebelum itu. Ini harus jelas dulu," paparnya.
 
Selain itu, Satria juga mempertanyakan apakah dengan aturan baru bisa secara otomatis melimpahkan nomor izin edar milik importir langsung kepada distributor yang ditunjuk.
 
Menurutnya, untuk mengurus surat izin edar itu bukan perkara mudah selama ini. Ketika aturan baru mewajibkan impor hortikultura harus melalui distributor, apakah pengusaha bisa mengalihkan nomor izin edar tersebut kepada distributor untuk memenuhi pasokan.
 
"Selain itu, kami juga mempertanyakan mengenai kewajiban labelisasi, apakah cukup pada box atau harus tertera juga pada barangnya," katanya.
 
Satria mengatakan pelaku usaha selama ini tidak dilibatkan secara aktif dalam penyusunan aturan baru itu, sehingga masih banyak hal yang perlu dipertanyakan.
 
Menurutnya, pelaku usaha memang pernah diajak rapat, namun tidak membahas secara detail mengenai pemahaman dan maksud dari tiap pasal dalam aturan baru itu.
 
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyatakan telah merelaksasi sejumlah aturan impor hortikultura, seperti 
kewajiban importir terdaftar (IT) dan importir produsen (IP), wajib label, verifikasi dan lainnya.
 
Selain itu, IT dan IP produk hortikultura tidak lagi diwajibkan memiliki alat penyimpan berpendingin. Pelaku usahaha nya perlu memiliki tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk. Kewajiban pencantuman label dalam ba hasa Indonesia pun tak memerlukan lagi surat keterangan pencantuman label dalam bahasa Indonesia (SKPLBI).(Faa)

oleh Roberto A. Purba
sumber http://www.bisnis.com