Kemendag Persiapkan Penguatan Resi Gudang

Rabu, 27 Juni 2012 | 10:01


Kementerian Perdagangan akan melakukan penguatan terhadap Sistem Resi Gudang (SRG), dengan mendirikan Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi (LDJGR). Melalui lembaga ini, diharapkan pihak swasta dapat ikut berperan mengelola dan menguatkan SRG di daerah.“Sesuai dengan UU No 9 tahun 2011, tentang perubahan UU No 9 tahun 2006, mengenai SRG. Kita akan melakukan revisi dalam rangka untuk memperkuat institusi SRG. Karena selama ini, belum ada lembaga yang menjamin mengenai resi gudang,” kata Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R Sampurnajaya, di Kemendag, Jakarta, Jumat (22/6).

Menurutnya, dengan adanya lembaga penjamin, maka akan meningkatkan integritas SRG, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha kecil maupun besar, serta adanya perlindungan atau jaminan yang meng-cover bila terjadi pailit atau kelalaian pengelolaan.

“Selama ini, sebanyak 85 gudang yang dibangun oleh Kemendag di berbagai Kabupaten yang menjadi titik sentra produksi, masih dikelola oleh BUMN, Pertani, Sucofindo, dan Surveyor. Dan kita belum berani menyerahkan kepada swasta,” ujar Syahrul.

Ia menambahkan, selama ini pihak luar atau swasta belum berani untuk mengelola Resi Gudang Karena, bila terjadi persistiwa yang bersidat merugikan seperti kemalingan, banjir, kebakaran, kehilangan dan sebagainya, tidak ada badan yang berani menjamin hal tersebut. Karena itulah kita akan menetapkan Lembaga Penjaminan Resi Gudang.

“Karena itu kita berharap agar Lembaga Penjaminan Resi Gudang ini bisa bisa melakukan pembayaran dan penalangan sementara apabila Resi gudang yang dikelola swasta atau koperasi ini mengalami kehilangan atau kebakaran,” uajr Syahrul.

Mekanisme penetapan Badan Usaha Pelaksanaan Penjaminan akan dilakukan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi. Selanjutnya, badan usaha yang terpilih harus membentuk struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai LJRG, serta memiliki managemen resiko yang terpercaya.

“Setiap pengelolaan gudang juga ada iuran, sehingga dana ini akan semakin bertambah. Kalau mengingat apa yang diinginkan DPR, totalnya hampir 1,5 triliun, yang menyangkut pada 8 komoditi. Dari dana yang dikelola LJRG, juga bisa bergulir sebagai dana penalangan sementara bila terjadi despute, kebakaran, dan sebagainya.”

Selain itu, Syahrul berharap bahwa LDJGR juga dapat berfungsi untuk mengcover kepercayaan perbankan. Karena, bank-bank yang mau meminjamkan dana kepada petani dengan SRG masih sangat terbatas.

“Selama ini bank-bank yang mau meminjamkan masih terbatas, yaitu Bank Banten,Bang Jateng, Bank Jatim, Bank Sumsel, BRI. Sedangkan dari pihak swasta belum ada. Padahal dari pertumbuhan sistem resi gudang akan meningkat. Karena nantinya bukan janya dibangun oleh Kemendag, tetapi Bulog pun juga akan mulai membangun,” ujarnya.

Syahrul mengungkapkan, Bappeti memang belum memilih lembaga penjaminan yang akan diberikan wewenang. Tetapi mungkin akan diberikan kepada lembaga penjamin yang sudah ada saja seperti Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dipilih.

“Saya berharap mereka benar-benar bisa menjalankan amanat dan tahu persis. Jadi bisa melakukan apa yang kita harapkan sehingga mudah. Karena, mereka juga harus melakukan pengawasan dan kliring juga. Jadi mereka juga harus membangun sistem yang baik, dan aware,” ujar Syahrul. [WS]

sumber http://www.gatra.com