BESI BEKAS—Scrap impor ilegal akan segera diproses

Kamis, 14 Juni 2012 | 14:01


Pemerintah akan segera menyelesaikan masalah sejumlah kontainer berisi besi dan logam tua (scrap) yang tertahan di sejumlah pelabuhan agar iklim industri tidak terganggu.Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menuturkan pemerintah akan memperketat standar pengecekan limbah untuk mencegah masuknya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke dalam negeri.
 
Meskipun akan diawasi dengan ketat, dia meminta aparat terkait untuk menyelesaikannya secara cepat agar tidak mengganggu operasional industri yang membutuhkan bahan baku itu, terutama industri baja.
 
“Jangan sampai mekanisme yang dijalankan itu terlalu lama dan menghambat industri dalam negeri,” katanya di sela-sela peluncuran buku The Gold for Green, Bagaimana Penghargaan PROPER Emas Mendorong Lima Perusahaan Mencapai Penciptaan Nilai dan Keunggulan Lingkungan, di Hotel Sultan  Jakarta hari ini Rabu (13/6/2012).
 
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan reekspor sebanyak 89 kontainer ke negara asalnya, yakni Inggris dan Belanda.
 
Menurut hasil pemeriksaan laboratorium, sebagian dari 113 kontainer berisi logam bekas yang diimpor PT HHS mengandung limbah B3 yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.
 
Logam berat yang terkandung dalam isi kontainer tersebut, di antaranya zinc, timbal, sulfide, arsenic, dan krom dengan konsentrasi tinggi.
 
Ratusan kontainer tersebut masuk melalui lima pengapalan, yakni berasal dari Pelabuhan Felixstowe (Inggris) dan Pelabuhan Rotterdam (Belanda).
 
Hasil uji laboratorium tersebut dijadikan bukti oleh pengadilan untuk diekspor kembali ke negara asal dan untuk penuntutan di pengadilan terhadap pelaku yang memasukkan limbah B3 ke wilayah RI.
 
Pelaku yang memasukkan limbah B3 ke wilayah RI dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU no.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Satu orang tersangka telah ditetapkan, saat ini sedang diproses,” tuturnya.
 
Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sesuai dengan prosedur standar operasional. Di pelabuhan, wewenang pemeriksaan diserahkan kepada Ditjen Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan.
 
Bila menemukan kejanggalan dalam pencemaran produk bagi lingkungan, institusi tersebut akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk memeriksanya.
 
“Bila kami yang memeriksa, kami berpatokan pada UU No 32/2009. Sanksi tegas akan berlaku bagi yang melanggar,” tegasnya.
 
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah segera menyelesaikan semua pengajuan izin kontainer yang membawa limbah besi yang tidak terkontaminasi limbah B3.
 
Jika perizinan sudah selesai, barang-barang tersebut bisa langsung digunakan untuk industri dalam negeri.
 
“Kontainer yang terbukti membawa limbah B3 akan diminta untuk di reekspor ke negara asalnya,” katanya.
 
Pemerintah akan meningkatkan kemampuan surveyor dan petugas bea cukai dalam menilai scrap yang masuk ke Indonesia. Standar tersebut harus benar-benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
 
“Surveyor diharapkan mampu menegakkan standar yang tinggi dalam menilai scrap yang masuk sehingga limbah itu bersih saat masuk. Bila kedapatan tidak bersih, maka mereka akan dihukum. Adapun barang yang bersih dipersilakan mengajukan perpanjangan izin,” katanya.(sut)


Oleh Herdiyan
sumber http://www.bisnis.com