PERHUTANI mengaku kesulitan tangani konflik kehutanan

Rabu, 13 Juni 2012 | 09:25


Perum Perhutani masih kesulitan mereduksi konflik tenurial yang kian meningkat di sekitar kawasan hutan. Potensi konflik tenurial diperkirakan bertambah hingga 92.000 hektar tahun ini.Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmananto mengungkapkan kasus tenurial rawan terjadi di sejumlah kawasan hutan yang dikelola perusahaan berpelat merah itu seperti di Cilacap, Boyolali, Blitar, Malang, Kraksaan, Lumajang, Bondowoso, jember, Bogor, dan Indramayu.
 
Menurut Bambang, kecenderungan konflik akan terus terjadi apabila langkah akuisisi dan inventarisasi aset tidak segera dituntaskan. Dia berharap program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dapat menekan klaim dan penguasaan atas kawasan hutan.
 
Menurut Bambang, pola pengelolaan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat akan menyerap 600 tenaga kerja baru di sektor kehutanan. Optimalisasi PHBM di sekitar hutan juga akan membantu menekan gangguan keamanan di kawasan hutan.
 
“Nilai ekonomi PHBM dari kayu dan non kayu yang dibagikan kepada rakyat telah mencapai Rp20,8 miliar,” jelas Bambang.
 
Total hutan yang dikelola Perhutani  kini mencapai 2,4 juta hektar. Luas areal kerja perlu dipertahankan sebagai aset negara sekaligus berfungsi dalam menyediakan jasa lingkungan seperti air bersih, oksigen, dan keanekaragaman hayati.
 
Bambang menilai proses percepatan pengukuhan kawasan hutan akan membantu mengurangi konflik tenurial. Namun, hingga kini hanya sekitar 14,24 juta hektar hutan Indonesia yang telah dikukuhkan sebagai kawasan hutan negara.
 
Data ini mengindikasikan kawasan hutan yang telah memeroleh tahap penetapan dan mengantongi berita acara tata batas baru mencapai 11% dari 130,68 juta ha yang diklaim sebagai kawasan hutan. Kawasan hutan legal akan memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha kehutanan.
 
“Kalau di sekitar hutan hingga kini belum ada masalah, justru masyarakat yang diluar hutan itu biasanya yang ribut. Makanya, penetapan tata batas harus dipercepat agar konflik tenurial tidak berkepanjangan” ujarnya pada penandatanganan kerja sama perlindungan hutan di Jakarta hari ini.
 
Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto mengungkapkan penuntasan tata batas merupakan bagian dari proses pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Hingga kini, penataan batas kawasan hutan berjalan lamban karena baru terealisasi 8.000 kilometer, atau 12,7% dari target Kemenhut seluas 63.000 kilometer.
 
Menurut Bambang, tata batas kawasan hutan di Indonesia membutuhkan dana besar sekitar Rp 1,6 triliun tergantung kontur medan yang berbeda di setiap kawasan hutan. Meski begitu, Dia optimistis penuntasan tata batas dapat dikerjakan secara bertahap hingga 2014 mendatang.
 
“Dengan begitu, konflik kawasan hutan dapat tereduksi karena sudah ada kepastian pembagian kawasan hutan yang legal dan legitimasi,” jelasnya. (sut)

Oleh Surya Mahendra Saputra
sumber http://www.bisnis.com