Desak Buka Keran Ekspor Rotan

Kamis, 12 April 2012 | 15:08


Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia meminta kelebihan pasokan rotan yang tidak terserap oleh pengrajin lokal diperbolehkan diekspor. Pasalnya jika dibiarkan begitu saja akan membuat petani dan pengusaha rotan merugi. Selain itu mereka juga meminta agar pajak terhadap perdagangan rotan tidak terlampau tinggi. Apalagi di tengah maraknya rotan sintetis di pasaran.“Kita harus berpikir petani  rotan di Sulawesi , Kalimantan dan Sumatra sekitar 5 juta orang dari pengumpul rotan perlu juga hidup dari mata rantai rotan, sekarang ini rotan sudah tidak ada harga lagi dikarenakan kebijaksaan kementerian perdagangan,” kata Rudyzar, koordinator APRI Wilayah Kalimantan. Di tengah regulasi perdagangan rotan, menurut Rudyzar ada dua pihak yang dirugikan, yaitu para petani dan pengrajin rotan. Sementara yang diuntungkan adalah para pedagang. “Kita belum pernah kehabisan bahan baku rotan, dikarenakan seluruh bahan baku di kirim ke Pulau Jawa sisanya baru diekspor,” katanya.

“Kita agak ragu dikarenakan yang teriak-teriak itu adalah produsen rotan plastik seharusnya rotan plastik yang menggeser rotan alam menjadi pasaran berkurang,” sambung Rudyzar. APRI menuntut Permendag Nomor:35/M-DAG/PER/11/2011, Nomor:36/M-DAG/PER/11/2011dan No.12/M-DAG/Per/3/2012 direvisi supaya rotan alam hidup kembali. “Bukan rotan imitasi, coba kita menoleh ke belakang, rotan imitasi telah mengisi restoran, airport, perumahan, bank dan kantor-kantor,” ucapnya.

Justru, lanjut dia, yang harus dikenakan biaya pajak tinggi adalah furnitur dari plastik yang berbentuk rotan. “Rotan plastik  seperti di negara maju barang plastik dikenakan pajak lingkungan yang cukup tinggi,” ungkap Rudyzar.  Dijelaskan dia, kelangkaan rotan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah tentang pengawasan yang luar biasa oleh surveyor independen yang dalam hal ini SUCOFINDO berdasarkan Permendag Nomor 36/M DAG/PER/11/2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau tersebut. “Padahal rotan masih di dalam hutan, akan di angkat ke industri harus membuat LS (laporan surveyor) ke Sucopindo, mengapa hanya rotan yang berlaku seperti itu?” pungkasnya. (ars)

Sumber http://www.pontianakpost.com