BESI BEKAS: Impor jalan, standar akan didiskusikan

Selasa, 28 Februari 2012 | 11:33


Pemerintah akan mendiskusikan penetapan standar impurities bagi impor besi bekas untuk menjaga arus penyediaan bahan baku baja tersebut untuk industri dalam negeri.Menteri Perindustrian M. S. Hidayat mengatakan penahanan 2.120 kontainer berisi scrap impor oleh Ditjen Bea Cukai disebabkan oleh peraturan perundangan yang sulit diimplementasikan.

Undang-Undang No. 39/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, jelas Hidayat, tidak memiliki batas toleransi atas kandungan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang turut terbawa dalam impor besi bekas.

“Ini sangat mengganggu produksi, seharusnya ada batas toleransi karena tidak mungkin impor besi bekas bersih sama sekali,” kata Menperin, hari ini.

Menteri Perdagangan/Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan impor scrap masih dibutuhkan untuk mendorong produksi baja Indonesia.

“Kementerian Lingkungan Hidup saat ini mengacu sepenuhnya pada UU no. 39/2009, padahal masih ada bagian dari impor scrap yang masih dibutuhkan,” katanya.

Gita mengatakan akan berdiskusi dengan kemeterian-kementerian terkait untuk merancang peraturan teknis untuk penerapan undang-undang tersebut, termasuk standar impurities bagi besi bekas impor.

Tolak ukur kebersihan scrap atau impurities, adalah persentase sampah/limbah bawaan yang diperbolehkan ikut masuk dibandingkan dengan berat total scrap di dalam satu kontainer.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Masnellyarti Hilman mengatakan aturan di Indonesia tidak mengenal impurities.

Dia menjelaskan impor limbah B3 dilarang oleh UU no. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan UU no. 18/2009 tentang Sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup, tambah Masnellyarti, merekomendasikan impor scrap harus bersih dan tidak terkontaminasi limbah B3.(msb)

Oleh Demis Rizky Gosta
Sumber http://www.bisnis.com