Bank diminta danai perkebunan skala kecil

Jumat, 24 Februari 2012 | 13:50


Pengusaha perkebunan kelapa sawit meminta perbankan bersedia berbagi risiko dengan mempermudah pemberian kredit bagi petani kelapa sawit skala kecil (smallholders) yang berdiri sendiri, untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas minyak kelapa sawit.Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan selama ini perbankan bisa dikatakan sektor usaha yang tidak memiliki risiko.
 
"Setiap pencairan kredit harus ada jaminan. Bagaimana dengan petani kecil yang tidak memiliki agunan dan avalis [penjamin], selamanya akan kesulitan modal. Sebaiknya perbankan sudah mau berbagi risiko atau ikut membina, sehingga kredit yang dicairkan semakin banyak," ujarnya di sela-sela acara International Conference Oil Palm and Environment (ICOPE) ke-3 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, hari ini.
 
Menurutnya, pengusaha tidak dapat dijadikan sebagai penjamin. Pemerintah, katanya, justru pihak yang paling tepat untuk menjadi penjamin bagi petani kecil. Jika petani kecil semakin sejahtera, maka juga akan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
 
Joko mengakui kelembagaan petani perkebunan kelapa sawit masih lemah. Padahal, jika perkebunan sawit rakyat tersebut memiliki kelembagaan yang kuat seperti Lembaga Keuangan Mikro, maka dapat meminjam kredit di perbankan.
 
Joko sebagai Direktur PT Astra Agro Lestari mengklaim pihaknya telah melakukan pembinaan kepada petani kelapa sawit skala kecil di Mamuju, Sulawesi Barat, melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) perusahaan dengan memberikan pinjaman Rp5 juta kepada setiap petani.
 
Petani itu, katanya, mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 4 tahun setelah sawitnya sudah berproduksi. "Jika perbankan melakukan hal yang sama, maka perbankan juga akan mudah mencairkan kredit ke petani.
 
Mantan Menteri Pertanian 2000-2004 Bungaran Saragih mengatakan organisasi ekonomi smallholders sangat lemah. Padahal, kepemilikan perkebunan kelapa sawit akan efisien minimal dengan luas 8.000 hektare. Sementara itu, perkebunan rakyat rata-rata sekitar 2 ha.
 
Oleh karena itu, dia menyarankan petani sawit membuat kelompok dan kelembagaan ekonomi serta menggabungkan perkebunan dengan petani lainnya, sehingga menjadi lebih efisien.
 
"Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengorganisir smallholders, perusahaan kelapa sawit harus berinisiatif. Kalau petani sawit sudah memiliki organisasi kuat, maka dapat bekerja sama dengan perusahaan sawit," jelasnya.
 
Jika kualitas kelapa sawit dari perkebunan rakyat tidak bagus, maka akan merugikan Indonesia baik dari sisi pasar maupun harga.
 
Perkebunan rakyat saat ini sekitar 45% atau 3,4 juta ha dari total perkebunan sawit di Tanah Air 8,1 juta ha. Bungaran memprediksikan dalam waktu 20 tahun ke depan, persentase perkebunan rakyat akan semakin meningkat menjadi 60%.
 
Produktivitas perkebunan sawit milik petani hanya 1,5 ton per ha. Padahal, masih dapat ditingkatkan menjadi 3-4 ton per ha.
 
Luas perkebunan kelapa sawit milik rakyat 3,4 juta ha terdiri dari perkebunan plasma 1,2 juta ha, sedangkan perkebunan kelapa sawit rakyat independen seluas 2,2 juta ha.
Produksi CPO dan produk turunan pada 2011 sebanyak 23,5 juta ton yang diekspor 16,5 juta ton dan konsumsi domestik 6,2 juta ton.
 
Luas lahan perkebunan sawit pada 2011 naik tipis 2,5% atau 200.000 ha menjadi 8,1 juta hektare dibandingkan dengan tahun sebelumnya 7,9 juta ha. Rata-rata produktivitas sawit di Tanah Air hanya 3,6 ton per ha per tahun lebih rendah dari Malaysia 4,7 ton per ha.
 
Pelaksanaan revitalisasi perkebunan pada tahun lalu tidak berjalan optimal baru mencapai 6,2%. Realisasi revitalisasi perkebunan rendah itu dapat mengancam penurunan produksi produk perkebunan terutama karet, kelapa sawit, dan kakao.
 
Data Kementerian Pertanian mencatat revitalisasi perkebunan sejak 2010 sampai dengan Oktober 2011 baru terealisasi Rp1,73 triliun atau 6,2% dari kredit yang disediakan oleh 16 bank Rp27,93 triliun hingga 2014.
 
Perbankan menyalurkan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Rp1,73 triliun dengan luas lahan 173.924 ha.
 
Realisasi revitalisasi perkebunan kelapa sawit sampai dengan Oktober 2011 hanya 164.834 ha dengan kredit Rp7,25 triliun, untuk perkebunan karet 3.915 ha dengan kredit Rp275,99 miliar, sedangkan revitalisai perkebunan kakao seluas 1.094 ha dengan dana Rp37,10 miliar. Pengusaha sebagai perusahaan inti enggan menjadi avalis atau penjamin kredit perkebunan rakyat.
 
Bunga kredit yang diberikan kepada petani perkebunan 7% untuk sawit dan kakao, sedangkan 6% untuk karet. Subsidi bunga diberikan sampai tanaman menghasilkan yaitu maksimal 5 tahun untuk sawit dan kakao, sedangkan 7 tahun untuk karet. Kredit itu diberikan oleh beberapa bank senilai 27,93 triliun.
 
Pada 2011, bank menyediakan KPEN-PR sebesar Rp4,39 triliun naik menjadi Rp4,58 triliun pada 2012, dan Rp4,84 triliun pada 2013 serta Rp4,95 triliun pada 2014.  (sut)


Oleh Sepudin Zuhri
Sumber http://www.bisnis.com