Petani Sawit Desak Pajak Ekspor Dihapus

Senin, 30 Januari 2012 | 08:33


Pengenaan pajak ekspor alias bea keluar untuk komoditi perkebunan seperti kelapa sawit sangat tidak menguntungkan petani. Pasalnya pemerintah mengenakan pajak ekspor hingga mencapai 20 persen. Oleh karena itu sudah saatnya pajak ekspor tersebut dihapus.Sekertaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Asjad mengatakan, keputusan pajak ekspor itu hanya menguntungkan birokrasi dan perusahaan. "Kalau pajaknya tinggi kita keberatan," katanya dalam Seminar "Kebijakan Pemerintah Miskinkan Petani" di Hotel Akmani, Kamis (26/1), Jakarta.

Asman mengatakan, sebagai negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia yang mencapai 25 juta ton per tahun maka sudah seharusnya pajak ekspor itu dibuat transparan. "Kami meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit bea keluar biar jelas," katanya.

Sejauh ini Apkasindo bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR, Dewan Kelapa Indonesia, Asosiasi Kakao Indonesia, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia dan Asosiasi Petani Kelapa Indonesia sudah mengusulkan kepada pemerintah mencabut pengenaan bea keluar untuk komoditas perkebunan.

"Kami berharap pemerintah mengubah kebijakan pengenaan bea keluar dan dapat mengembalikan dana yang selama ini sudah terkumpul untuk pembangunan infrastruktur perkebunan petani dan peremajaan kebun," katanya.

Usulkan PPN

Selain meminta penghapusan bea ekspor, Apkasindo juga mengusulkan kepada pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Asmar mengatakan, PPN tersebut hanya dikenakan kepada petani kelapa sawit dengan pendapatan lebih dari 600 juta rupiah per tahun atau kepada petani yang punya luas lahan perkebunan kelapa sawit 10 hektare atau lebih.

"Sekarang TBS tidak kena PPN, akibatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomer 42 tahun 2009, PPN masukan yang dibayar atas pembelian pupuk, alat perkebunan dan lainnya tidak dapat dikreditkan. Ini merugikan petani," katanya.

Ia menjelaskan, kalau TBS kelapa sawit menjadi barang kena pajak maka PPN masukan yang dibayarkan petani kelapa sawit melalui pembelian sarana produksi usaha perkebunan bisa dimasukkan sebagai komponen yang dapat dikreditkan untuk mendapatkan restitusi atau pembayaran kembali dari Direktorat Jenderal Pajak. "Sehingga akan lebih menguntungkan bagi petani bila TBS kelapa sawit menjadi barang kena pajak," katanya.

Saat ini harga TBS kelapa sawit di tingkat petani yang pekan lalu 1.540 rupiah per kilogram sekarang naik menjadi 1.640 rupiah per kilogram. fdl/ant/W-1


sumber http://koran-jakarta.com