Larangan Ekspor Rotan Rugikan Petani

Jumat, 27 Januari 2012 | 09:02


Larangan pemerintah untuk ekspor rotan melalui SK Menteri Perdagangan No 36 tahun 2011 dianggap menindas petani rotan. Sebab, larangan tersebut memunculkan peraturan-peraturan baru yang kemudian menyulitkan petani rotan.“Alur distribusi rotan yang melalui pengawasan Sucofindo menyulitkan petani rotan. Karena terlalu banyak gerbangnya, rotan menjadi tidak bernilai lagi. Bahkan semuanya dirugikan, termasuk pengusaha dan industri mebel,” kata Sekretaris Komisaris Daerah Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmido), Djaswir Loewis, kemarin (25/1).


Dia menyebut meski tidak besar, komoditi rotan Sumbar menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat di beberapa daerah di Sumbar. Seperti Kepulauan Mentawai, hampir 60 persen penduduknya menggantungkan hidup ke hasil rotan. “Nah, sekarang kebijakan pemerintah soal rotan ini belum jelas, harga rotan anjlok petani kemudian rugi,” katanya.


Selain di Mentawai, beberapa kabupaten seperti Sijunjung, Pasaman dan Solok Selatan juga dikenal sebagai daerah yang menghasilkan rotan bagi Sumbar. Maka kata dia, kebijakan pemerintah menghentikan ekspor rotan dinilai keliru.

Sebab, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada jenis komoditi tersebut. “Kalau kemudian harga rotan bisa dijamin, dan distribusinya tidak dipersulit, tidak masalah,” katanya.


Tetapi justru kemudian setelah pemerintah menyetop ekspor rotan, harga rotan terus anjlok. Dan petani serta pengusaha rotan kerapkali dirugikan dalam proses pengangkutan rotan karena memakan waktu yang lama dan menyulitkan melalui Sucofindo. “Misalnya petani rotan di Sipora, mereka harus membawa dulu ke Siberut, diperiksa oleh Sucofindo, kemudian baru dibawa ke Padang, diperiksa lagi, itu ribet,” keluhnya.


Dia menyebut pada 19 Januari lalu, perwakilan petani, pengusaha, dan stakeholder yang berkepentingan dengan komoditi rotan dari seluruh Indonesia sudah bertemu di Makassar. “Kami membahas SK menteri itu untuk melindungi petani rotan,” ujarnya.


Dalam pertemuan tersebut disepakati, pertama mereka meminta pemerintah mengkaji kembali SK pelarangan ekspor rotan. Kedua, meminta pemerintah memenuhi layanan kebutuhan rotan industri dalam negeri. Dan terakhir, meminta pemerintah tetap mempertahankan eksistensi petani rotan, termasuk kesejahteraannya.


Sebelumnya, pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No 12 tahun 2005 tentang ekspor rotan dengan batasan tertentu. Namun prakteknya, banyak rotan justru dijual ke mancanegara, imbasnya industri mebel Indonesia kalah bersaing dengan Negara asing.

Sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan SK larangan ekspor rotan yang justru juga menuai kritik karena tidak menguntungkan masyarakat. (mg8)  


Sumber http://padangekspres.co.id