mportir keluhkan pengetatan impor buah & sayur

Rabu, 21 Desember 2011 | 13:16


Importir hortikultura mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam memperketat impor buah dan sayur, karena akan menyebabkan beban biaya tambahan bagi importir terkait dengan pemeriksaan barang impor tersebut. Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini mengatakan, dengan pemberlakuan Permentan baru tersebut membuat Badan Karantina Pertanian mewajibkan pemeriksaan setiap kontainer berisi buah dan sayur dengan biaya Rp6 juta per kontainer.

Sebelumnya, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap contoh produk.

“Ada recooling selama 2 hari, biaya penumpukan barang di pelabuhan gara-gara peraturan itu, ini yang akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” ujarnya kepada wartawan akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan biaya tambahan akibat peraturan itu bisa mencapai Rp6 juta per kontainer.

Menurutnya, produk hortikultura impor mencapai 15.000 kontainer pe bulan, sehingga biaya tambahan yang harus dikeluarkan importir mencapai Rp90 miliar per bulan.

Dia memahami maksud pemerintah untuk menjaga keamanan produk impor agar tidak menimbulkan hama dan penyakit baru di Tanah Air.

Namun, katanya, untuk menangkal dampak negatif itu, masih ada kebijakan alternatif lain tanpa harus menambah beban bagi importir.

“Pemerintah harus hati-hati dalam membuat kebijakan, karena dampaknya yang dirasakan oleh pelaku usaha. Kami setuju dengan pemeriksaan setiap kontainer, tetapi kami meminta agar tidak ada biaya. Itu bisa jadi pungli baru.”

Dia memaparkan pembatasan pemasukan produk hortikultura impor hanya di empat pelabuhan dipastikan akan menambah biaya, karena akan terjadi antrean kapal akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan.

Menurutnya, saat ini, kapal di Tanjung Priok membutuhkan dua hari untuk proses bongkar muat barang.

Belum lagi jika barang tersebut dilimpahkan ke pelabuhan lain dan harus menunggu di tempat penampungan dengan biaya Rp1,5 juta per hari. "Selain importir, yang dirugikan juga konsumen, karena harga produk menjadi lebih mahal."

Untuk mengatasi keluhan itu, katanya, importir telah bertemu dengan DPR untuk meminta keringanan pelaksanaan permentan baru tersebut.

Benny menilai langkah pemerintah untuk menekan impor produk hortikultura tersebut tidak tepat, karena terkesan seperti kebingungan akibat tidak mampu membendung derasnya impor hortikultura.

Seharusnya, menurut dia, yang harus dibenahi pemerintah adalah ketidakefisienan yang menyebabkan produk sejenis dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor.

Ketidakefisienan tersebut akan menimbulkan disparitas harga yang bisa memicu impor. "Kuncinya adalah meningkatkan daya saing dan produktivitas."

Dia berpendapat pemerintah tidak bisa melarang masuknya produk impor. Apalagi, kondisi distribusi hortikultura dalam negeri yang masih tidak efisien mengakibatkan produk lokal lebih mahal dibandingkan dengan produk impor.

Dia memberikan contoh jeruk phonska eks Tiongkok hanya Rp10.000-Rp12.000 per kg, sedangkan jeruk Pontianak Rp20.000 per kg sampai di Jakarta, sedangkan di tingkat petani hanya Rp 3.000 per kg. Hal itu, lanjutnya, menunjukkan ketidakefisienan tersebut.

Menteri Pertanian telah menerbitkan tiga permentan baru, yaitu Permentan 88/2011 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan dan Permentan 89/2011 tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah-buahan dan atau sayuran segar.

Selain itu, ada Permentan 90/2011 tentang persyaratan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah Indonesia.

Pemerintah memperketat pintu masuk buah dan sayur impor menjadi empat pintu masuk mulai pertengahan Maret 2012 dibandingkan dengan sebelumnya melalaui delapan pintu masuk.

Keempat pintu masuk produk hortikultura (sayur dan buah) impor yaitu Pelabuhan Belawan Sumatra Utara, Pelabuhan Makasar Sulawesi Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Bandara Soekarno Hatta Tangerang.

Impor pangan segar asal tumbuhan (PSAT) terutama benih dalam 2 tahun terakhir telah menyebabkan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) baru di sentra tanaman pangan dan hortikultura di Tanah Air.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan berdasarkan laporan para ahli penyakit hama dan tanaman, dalam 2 tahun terakhir telah terdeteksi adanya OPTK baru di sentra tanaman pangan dan hortikultura. (ea)

Oleh Sepudin Zuhri
Sumber Berita : http://www.bisnis.com