Rendahnya permintaan CPO bersertifikat picu moratorium

Jumat, 25 November 2011 | 14:00


Permintaan pembeli di pasar dunia terhadap minyak kelapa sawit bersertifikat atau Certification Sustainable of Palm Oil (CSPO) lebih rendah dibandingkan dengan pasokan telah mendorong Malaysia untuk melakukan penghentian sementara (moratorium) sertifikat RSPO.Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mengakui belum mengetahui rencana Malaysia untuk melakukan moratorium sertifikat Roundtable Sustainability of Palm Oil (RSPO).

"Mereka [Malaysia] sudah memasok minyak kelapa sawit bersertifikat RSPO 5,2 juta ton per tahun, tetapi tidak ada komitmen dari buyer, sehingga perolehan harga premium drop. Kalau begitu menjadi sia-sia sertifikat RSPO," ujarnya kepada Bisnis, hari ini.

Menurutnya, jika tidak ada insentif seperti harga premium terhadap minyak sawit bersertifikat RSPO, maka Malaysia akan menghentikan sementara sertfikasi sawit lestari tersebut.

Sementara itu, Indonesia, katanya, bergantung kepada masing-masing perusahaan kelapa sawit yang berkeinginan memiliki sertifikat RSPO. Apalagi, RSPO bersifat sukarela.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan pembeli minyak kelapa sawit bersertifikat RSPO di pasar dunia masi sedikit. "Pembeli [CPO bersertifikat CSPO] palinga hanya 1 atau 2 perusahaan saja. Sedikitnya buyer itu yang menyebabkan harga premium sawit bersertifikat jatuh."

Pada awal, CPO bersertifkat akan mendapatkan tambahan harga premium US$50 per ton. Namun, dalam perkembanganya, pemberian harga premium itu terus menurun menjadi US$40 per ton, lalu US$10 per ton. Bahkan, saat ini insentif harga minyak sawit bersertifikat hanya US$1 per ton.

Dia menilai pasokan minyak kelapa sawit bersertifikat sebanyak 4-5 juta ton di pasar dunia sudah terlalu tinggi, karena permintaannya lebih rendah.

Kendati, pasar di dunia lebih mengenal sertfikat RSPO, sehingga beberapa produsen harus mendapatkan sertfikat tersebut. Namun, saat ini Indonesia sedang melakukan sosialisasi Indonesia Sustainability of Pal Oil (ISPO) yang akan bersifat wajib. Oleh karena itu, ISPO, katanya, harus disosialisasikan ke pasar dunia terutama Eropa.

Disela-sela kesibukan RT-9 dan GA-8, RSPO yang diselenggarakan pada 22–24 November 2011 di Kota Kinabalu, Malaysia, Chief Executive Malaysian Palm Oil Association (MPOA), Dato Mamat Salleh, mengatakan pentingnya moratorium sertifikasi sustainability bagi minyak sawit (CPO) dari Malaysia.

Menurutnya, moratorium harus dilakukan segera, mengingat jumlah Certification Sustainable of Palm Oil (CSPO) yang dihasilkan RSPO sudah melebihi permintaan pasar. Apalagi, CSPO yang dihasilkan perkebunan kelapa sawit, masih sedikit terserap pasar.

Gapki sudah secara resmi keluar dari keanggotaan RSPO. Namun, beberapa perusahaan sawit di Tanah Air masih menjadi anggota lembaga itu. (Bsi)

Sumber Berita : http://www.bisnis.com/