Dualisme Sertifikasi Tidak Jadi Hambatan

Jumat, 25 November 2011 | 13:59


Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tahun depan tidak akan terpengaruh oleh adanya dualisme sertifikasi dari dua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Bambang Goerinto mengatakan, tidak ada hubungan signifikan antara penyerapan anggaran pemerintah dengan persoalan LPJK yang ada saat ini. Saat ini terdapat dualisme sertifikat untuk tender infrastruktur yang diterbitkan oleh LPJK yang dikukuhkan Menteri PU dan LPJK hasil musyawarah nasional (LPJK Munas). Dualisme ini dikhawatirkan dapat mengurangi penyerapan anggaran PU tahun 2012 hingga 50%.

Namun,Kementerian PU menegaskan bahwa proyek yang ditawarkan pemerintah hanya menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK yang dikukuhkan Menteri PU sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No 9/2011 tentang Pelaksanaan Operasional Pelelangan. “Hanya bila ingin ikut tender pemerintah, sertifikat yang telah habis setelah tanggal 30 September 2011 yang diperpanjang oleh LPJK yang dikukuhkan menteri yang diproses, di luar itu tidak bisa ikut tender,” jelas Bambang di Jakarta kemarin.

Namun, menurut Ketua Umum LPJKN hasil musyawarah nasional 2011– 2015 Rendy Lamadjido telah ada laporan dari 52 asosiasi konstruksi di bawah LPJKN yang menyebutkan hingga November ini ada sekitar 1.500 paket proyek yang tidak bisa diselesaikan sampai akhir tahun ini terkait dualisme sertifikat.

Hal itu pun menjadi kekhawatiran Deputi Menteri BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin. Dia mengatakan, persoalan dualisme ini bakal menghambat pembangunan infrastruktur. heru febrianto

Sumber Berita : http://www.seputar-indonesia.com