Sertifikasi Redam Kampanye Negatif Hutan

Rabu, 26 Oktober 2011 | 07:00


SERTIFIKASI pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan, termasuk asal usul bahan baku produk olahan kehutanan mampu meredam kampanye hitam organisasi nonpemerintah (NGO).Hal tersebut diungkapkan oleh Manager Komunikasi dan Advokasi Lembaga Sertifikasi Ekolabel Indonesia (LEI), Indra Setia Dewi di Jakarta, Minggu (23/10).

Ia mengingatkan agar NGO dan semua pihak memahami bahwa tidak semua kerusakan hutan disebabkan kelalaian pemegang konsesi hutan semata. “Banyak faktor eksternal lain yang mengakibatkan kerusakan menjadi lebih parah,” katanya.

Sayangnya, kata Indra, banyak NGO yang menuntut perbaikan dalam pengelolaan, namun tidak memberikan solusi perbaikan dan cara mencapainya. Menurutnya LEI menawarkan solusi kepada para pemegang konsesi hutan dengan berbagai langkah terukur untuk mencapai pengelolaan hutan lestari, melalui pencapaian standar sertifikasi LEI.

Sertifikasi LEI hanya diberikan pada produk kayu olahan yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. “Sertifikasi ini memberi jaminan bagi produk kayu olahan yang ingin masuk ke pasar yang meminta produk ramah lingkungan,” katanya.

Selain itu, katanya, perusahaan melihat sertifikasi LEI sebagai panduan untuk memperbaiki pengelolaan hutan dan menyusun berbagai langkah untuk memenuhi tuntutan NGO, masyarakat, serta peraturan pemerintah. "Karena itu, sertifikasi LEI dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen hutan. Di sisi lain, sertifikat ini juga bermanfaat untuk memberikan jaminan kepada pasar bahwa pengelolaan hutan yang bersertifikat tersebut dilakukan secara bertanggung jawab," katanya.

Apalagi, menurut dia, penilaian kinerja perusahaan untuk memperoleh sertifikat pengelolaan hutan secara lestari dilakukan oleh auditor dari lembaga sertifikasi internasional, seperti Mutu Agung Lestari, TUV Rheiland, SGS Indonesia, Sucofindo.

LEI selama ini telah mengeluarkan sertifikasi pengelolaan hutan lestari seluas 1.325.544 hektare (ha), terdiri dari hutan alam 502.649 ha, hutan tanaman 797.725 ha, hutan berbasis masyarakat 25.170 ha. Selain itu, LEI juga mengeluarkan sertifikasi lacak balak untuk enam industri kayu olahan.

Penulis: Tria Dianti

Sumber Berita : http://www.jurnas.com